<![CDATA[Fenomena penataan pedagang kaki lima (PKL) yang sering menimbulkan masalah sudah berlangsung cukup lama sejak merebaknya jenis usaha sektor informal pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi di tahun 1997. Di satu sisi Pemerintah Kota berharap kotanya bersih, asri, nyaman, para PKL terlokalisir dan tertata baik, namun disisi lain kondisi di lapangan menunjukan adanya kesemrawutan dan kekumuhan. Proses penulisan diawali dengan pengumpulan data dengan melakukan survey lapangan dan membuat identifikasi, juga melakukan studi komparasi. Setelah data dianggap valid dan reliable maka dilakukan analisis. Metode yang digunakan disini adalah deskriptif kualitatif. Temuan-temuan di lapangan sebelum ditarik kesimpulannya terlebih dahulu dieksplorasi dengan menggunakan teori-teori yang terkait, setelah itu baru disimpulkan demi membuat rekomendasi. Dari hasil temuan di lapangan didapatkan bahwa para PKL yang melakukan aktivitas usahanya merupakan mata pencaharian pokok dan keberadaannya dibutuhkan oleh para konsumen, meskipun keberadaannya dengan sarana usaha dan tatanannya yang tidak teratur pada trotoar dan bahu jalan, menimbulkan gangguan baik para pejalan kaki maupun kendaraan (mobil) yang akan parkir. Terdapat pula adanya pencaplokan public domain oleh private domain di trotoar yang ditempati untuk ekspansi/menjajakan dagangannya. Dari kondisi diatas perlu adanya penataan PKL dan menerbitkan aturan-aturan yang realistis dalam operasional diikuti dengan pengawasan san sangsi hokum yang tegas bagi para PKL yang melanggar. Kata kunci : Pedagang kaki lima, keserasian kota, ruang publik.]]>
