Muhammad Ghafur Wibowo
UIN Sunan Kalijaga

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI Yuliasti Linawati; Herlina Suzantia; Muhammad Ghafur Wibowo
TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Vol 4, No 2 (2021): TEMALI Vol. 4 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jt.v4i2.12547

Abstract

This study aims to determine the relationship between good governance on economic growth and the human development index in OIC developing countries. This study uses a panel data regression approach with the best model, the random effect model (REM). The research period used is from 2005 to 2018. The results show that voice and accountability, political stability, regulatory quality, and the rule of law significantly affect economic growth. In contrast, only the rule of law variable substantially impacts the human development index model. This research also highlights the importance of the government in improving good governance to promote higher economic growth and human development.
Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi) Muhammad Ghafur Wibowo
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Alma Ata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.582 KB) | DOI: 10.21927/jesi.2020.10(2).84-95

Abstract

The halal tourism industry is increasingly developing in Indonesia, which is marked by government support and also the response of tourism industry players. In order to provide a quality standard of service for Muslim tourists, a halal tourism index has been created globally and nationally. This study tries to measure the Halal Tourism Index (HTI) with a different basis and method than the existing ones. Referring to the Fatwa of DSN MUI concerning Guidelines for Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, this study calculates the HTI in Bukittinggi City. The results showed that the HTI in Bukittinggi City has met the good criteria, even though it does not have halal tourism regulations yet. Aspects that are still lacking in terms of managing halal tourism in Bukittinggi City are halal product certification and collaboration with Islamic financial institutions.
PENGARUH INDEKS RISIKO BENCANA, PDRB DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI WILAYAH BERDOMINASI PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2017-2020 Rizka Putri Pranandari; Kahar Shuzuran; Muhammad Ghafur Wibowo
J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 5 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/jesa.v5i1.758

Abstract

Dalam penelitian ini kami akan membahas mengenai permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, dimana salah satunya adalah faktor lingkungan seperti bencana alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh risiko bencana dan determinan lain dalam suatu wilayah terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Data yang akan kami gunakan pada penelitian ini ialah berupa data panel 13 kabupaten/kota berdominasi perkotaan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2017-2020. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel statis yang terdiri dari pendekatan fixed effect serta random effect. Hasil studi menunjukkan bahwa indeks risiko bencana dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penulis melihat bahwa hal ini bisa dipahami karena pada umunya bencana bisa menyebabkan kerusakan harta benda dan menghambat kegiatan perekonomian, yang mana hal ini akan membawa pada meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat. Pemerintah perlu menyusun kebijakan tepat untuk menciptakan masyarakat yang tahan bencana.