Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

CHARACTER EDUCATION OF OPENNESS IN REGIONAL REPRESENTATIVE BODY OF WEST JAVA Edwin Rizal; Diah Fatma Sjoraida; Rully Khairul Anwar
TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Vol 2, No 2 (2019): TEMALI Vol. 2 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jt.v2i2.5020

Abstract

Artikel ini menganalisis implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP; Keterbukaan Informasi Publik) dari Badan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Penelitian deskriptif kualitatif ini menyajikan diskusi tentang pendidikan karakter dalam implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan dan pendidikan karakter, diperoleh temuan bahwa elemen pendidikan karakter dalam implementasi kebijakan informasi publik di DPRD Jawa Barat cukup tebal dan efektif. Karena itu harus memasyarakatkan implementasi UU di Jawa Barat. Ditemukan juga bahwa unsur-unsur pendidikan DPRD provinsi Jawa Barat dalam implementasi undang-undang ini dengan mendapat penilaian yang cukup baik di masyarakat. Namun demikian, kurangnya publisitas tentang UU KIP ini dapat mengurangi kekuatan pesan moral yang terkandung dalam UU kepada publik, yaitu tentang keterbukaan.
URGENSI UNSUR ELIT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT Diah Fatma Sjoraida; rully khairul anwar
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.043 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v2i2.13919

Abstract

Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung telah mewajibkan pemerintah dan perangkat publik lainnnya untuk membuat informasi agar dapat diakses masyarakat. Juga berkewajiban memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon oleh publik. Untuk menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik, sebagai bukti komitmen dalam mematuhi UU KIP sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi, Pemerintah Provinsi Jabar menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari KKN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat masih banyak kekurangan, baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana. Komunikasi, sumber daya disposisi serta struktur birokrasi mutlak dibutuhkan guna perbaikan dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Ringkasnya, elit birokrasi sangat penting keberadaan dan optimalisasi fungsinya demi kepuasan masyarakat.
POLA KOMUNIKASI HUMAS RUMAH SAKIT DI ERA DIGITAL Diah Fatma Sjoraida; Rully Khairul Anwar
Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Socio-Politica
Publisher : FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.164 KB) | DOI: 10.15575/socio-politica.v8i2.3577

Abstract

Penelitian membahas tentang pola komunikasi sebagai bentuk perilaku komunikasi di kalangan pegawai humas RS. Pakuwon, Sumedang. Di sini dibahas bagaimana adaptasi sebuah rumah sakit terhadap perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, diketahui bahwa RS itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasiennya tetapi juga ada keinginan diakui sebagai wahana komunikasi kesehatan sehingga masyarakat selalu tertambat hatinya ke RS tersebut. Dari situlah maka pelayanan komunikasi kesehatan yang dilakukan Humas RS. Pakuwon semakin meningkat sejalan dengan jalannya komunikasi massa yang semakin marak.