<![CDATA[Hubungan industrial rentan memunculkan perselisihan, terutama antara pihak pengusaha dan buruh. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak. Sebelum perselisihan tersebut melabar, maka dibutuhkan komunikasi di tingkat internal perusahaan. Dalam perburuhan komunikasi tersebut biasa disebut dengan perundingan bipartit. Perundingan yang melibatkan pihak pengusaha, bisa manajemen atau yang mewakilinya, dengan pihak buruh, bisa serikat pekerja atau yang mewakilinya. Kudus sebagai kota industri, selama ini tidak terlihat adanya gejolak perselisihan dalam perburuhan yang mengarah kepada tindakan anarkis. Namun demikian bukan berarti lepas dari persilisihan sama sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah komunikasi bipartit dengan segala mekanismenya telah betul-betul dijalankan dalam dunia perburuhan di Kudus. Lantas sejauh manakah para buruh memahami peraturan dalam perundingan bipartit. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara pengusaha dan buruh. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi di antara pengusaha dan buruh hampir tidak ada kendala kecuali faktor tingkat pendidikan buruh yang rendah. Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan hambatan dalam memahami hubungan kondisional, cultural dan fungsional, meskipun sejatinya komunikasi berjalan lancar.Kata Kunci : komunikasi, perundingan bipartit, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial]]>
