<![CDATA[Masih kurangnya penanganan isu-isu yang berkenaan dengan perempuan serta peraturan daerah yang diskriminatif, membuat keterwakilan perempuan di bidang politik sangat penting demi terciptanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu, penelitian ini bermaksud mengkaji perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Dengan mendasarkan diri pada asumsi dasar ”muted group theory” dengan menggunakan metoda analisis etnografi kritis, dihasilkan bahwa perjuangan kepentingan perempuan baik secara kognisi, afeksi dan behavioral menemui hambatan yang berasal dari kontruksi budaya patriarki yang memberikan opresi melalui bahasa politik verbal dan nonverbal yang merendahkan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bahasa politiknya, perempuan tidak harus mentransformasikan bahasa politik dalam model yang diterima oleh laki-laki (model maskulin). Perempuan dapat mengembangkan model alternatif untuk mengekspresikan pengalaman dan kode dalam pesan sebagai upaya mendefi nisikan bahasa yang lebih dapat diterima. Model alternative yang menggabungan model maskulin dan feminine ini merupakan solusi terbaik legislator perempuan untuk mengurangi opresi yang dilakukan oleh laki-laki. Model maskulin dalam bahasa politik perempuan dilakukan mengadopsi nilai-nilai bahasa maskulin yaitu intonasi yang tegas, membalas guyonan dan konotasi seksual. Sementara model feminin dilakukan dengan mengubah kelemahan perempuan yang dianggap feminin menjadi kekuatan secara verbal dan nonverbal.Keywords: budaya patriarki, bahasa politik, model alternatif]]>
