Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI MASLAHAH AL-SYATIBI Yanti Rosalina Naitboho
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i1.444

Abstract

Persoalan pencatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan persoalan yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Menurut sebagian pandangan, pencatatan tidak merupakan syarat sah perkawinan karena dalam perkawinan telah ada saksi yang kedudukannya sebagai bukti bila mana suatu hari terjadi perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan perlindungan lainnya mengnggap bahwa kedudukan pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai syarat sah perkawinan. Tarik ulur perdebatan-perdebatan tersebut berlanjut dalam pembahasan pengesahan RUU hukum materil Peradilan Agama di Parlemen. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut dalam arus perdebatan, maka kedudukan pencatatan perkawinan tidak akan menmukan titik terang. Perdebatan-perdebatan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada perilaku hukum di masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan tidak perlu dicatatkan. Sebab dicatat atau tidaknya perkawinan tdak berdampak pada status perkawinan mereka. Karena sejatinya menurut hukum Islam, perkawinan adalah sah manakala telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sedangkan sebagian masyarakat lainnya, pencatatan perlu dilakukan agar ada kapastian hukum dalam ikatan perkawinan. Kapastian hukum yang dimaksud adalah adanya jaminan dari Negara dimana di kemudian hari terjadi perselisihan antara suami dan istri. Perlunya pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya untuk lebih mempertegas bagaimana posisi pembuktian suatu suatu perkawinan. Hal ini lebih menarik lagi bila dikaitkan dengan teori maslahah Al-Syatibi. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menelaah apakah pencatatan perkawinan harus menjadi salah satu syarat sah perkawinan atau tidak dan bagaimana relevansi pencatatan perkawinan tersebut dengan teori maslahah Al-Syatibi. Untuk dapat mengungkap pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dilakukan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sumber.
ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM KECAMATAN AMANUBAN TIMUR Syarif Idris P.S; Yanti Rosalina Naitboho
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.492

Abstract

Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh maka pernikahan harus dicatatkan pada pencatatan nikah kantor urusan agama, dalam hal perkawinan yang telah di laksanakan sesuai dengan syari’at Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku nikahnya, maka pernikahan tersebut dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan agama. Isbat nikah termasuk perkara “voluntair yang mengandung pengertian bahwa perkara ini merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, produk voluntair adalah beberapa penetapan. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pengadilan agama kota So’e, pernah diputus beberapa kasus isat nikah pada tahun 2015 sebanyak 3 dan penetapan pada tahun 2016 sebanyak 27 baik yang pernikahannya sebelum diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun pernikahan yang dilaksanakan setelah Undang-Undang tesebut diundangkan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Disini penulis akan memaparkan data-data yang penulis temukan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang dipilih untuk mendapatkan keseimpulan yang benar dan akurat. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Amanuban Timur.
Negotiating Faith: How Timorese Muslims Adapt Islamic Practices Through the 'Natoni' Ritual Yahya Nikmat Nobisa; Muhammad Syaifuddin; Khozin Khozin; Yanti Rosalina Naitboho
SYAMIL: Journal of Islamic Education Vol. 13 No. 3 (2025): SYAMIL: Journal of Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/sy.v13i3.11366

Abstract

This article examines how the natoni ritual, an indigenous oral tradition of the Timorese people, is internalized within Islamic religious practices as a form of negotiation between faith and local tradition. Using a qualitative approach through ethnographic methods and in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and members of the Muslim community in Timor, this study explores the dynamics underlying this cultural-religious integration. The findings suggest that the incorporation of natoni into Islamic religious celebrations, such as welcoming guests during the Prophet Muhammad's birthday (Mawlid al-Nabi) and other communal religious events, serves as a symbolic mechanism for affirming local identity without compromising Islamic theological principles. Rather than merely serving as a cultural expression, natoni operates as a dialogical space that strengthens social cohesion and harmony between communities in Timor's multicultural society. This study further demonstrates the crucial role of traditional and religious leaders in reinterpreting natoni in a way that aligns with Islamic values ”‹”‹while preserving its legitimacy as a shared cultural heritage. These findings challenge the monolithic and ahistorical view of Islam in Indonesia, which portrays it as a homogeneous religious entity. This article contributes to the scholarly debate on religious localization and the indigenization of Islam by illustrating that religious practices are shaped not only by normative texts but also by ongoing social and cultural negotiations mediated by local actors. Thus, this study enriches discussions on the relationship between religion and culture and offers an alternative perspective on the realities of Islamic life in Indonesia's marginalized regions.
Negotiating Faith: How Timorese Muslims Adapt Islamic Practices Through the 'Natoni' Ritual Yahya Nikmat Nobisa; Muhammad Syaifuddin; Khozin Khozin; Yanti Rosalina Naitboho
SYAMIL: Journal of Islamic Education Vol. 13 No. 3 (2025): SYAMIL: Journal of Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/sy.v13i3.11366

Abstract

This article examines how the natoni ritual, an indigenous oral tradition of the Timorese people, is internalized within Islamic religious practices as a form of negotiation between faith and local tradition. Using a qualitative approach through ethnographic methods and in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and members of the Muslim community in Timor, this study explores the dynamics underlying this cultural-religious integration. The findings suggest that the incorporation of natoni into Islamic religious celebrations, such as welcoming guests during the Prophet Muhammad's birthday (Mawlid al-Nabi) and other communal religious events, serves as a symbolic mechanism for affirming local identity without compromising Islamic theological principles. Rather than merely serving as a cultural expression, natoni operates as a dialogical space that strengthens social cohesion and harmony between communities in Timor's multicultural society. This study further demonstrates the crucial role of traditional and religious leaders in reinterpreting natoni in a way that aligns with Islamic values ”‹”‹while preserving its legitimacy as a shared cultural heritage. These findings challenge the monolithic and ahistorical view of Islam in Indonesia, which portrays it as a homogeneous religious entity. This article contributes to the scholarly debate on religious localization and the indigenization of Islam by illustrating that religious practices are shaped not only by normative texts but also by ongoing social and cultural negotiations mediated by local actors. Thus, this study enriches discussions on the relationship between religion and culture and offers an alternative perspective on the realities of Islamic life in Indonesia's marginalized regions.
Penguatan Moderasi Beragama dan Toleransi melalui Gerakan Pramuka dalam Perspektif Hukum Islam pada Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026 Iskandar Iskandar; Jakariah M. Sali; Marwan Gazali; Yanti Rosalina Naitboho
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 10 (2026): SWARNA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober, 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v5i10.4804

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat nilai moderasi beragama dan toleransi melalui Gerakan Pramuka dalam perspektif hukum Islam pada Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilatarbelakangi keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan latar sosial masyarakat Indonesia untuk memperkuat sikap saling menghormati, kerja sama, dan komitmen kebangsaan. Kegiatan menggunakan pendekatan pendidikan partisipatif memanfaatkan aktivitas kepramukaan sebagai sarana pembelajaran untuk menanamkan toleransi, penghargaan perbedaan, anti-kekerasan, dan persaudaraan. Penguatan moderasi beragama mengacu pada empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dalam hukum Islam, nilai-nilai tersebut dikaji melalui prinsip wasathiyyah (moderasi), tasamuh (toleransi), i'tidal (keadilan), tawazun (keseimbangan), dan muwathanah (komitmen kebangsaan), yang berorientasi pada kemaslahatan, martabat manusia, serta keharmonisan sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aktivitas kepramukaan berpotensi menjadi media karakter untuk membangun pemahaman keberagaman, menumbuhkan sikap saling menghormati, memperkuat kerja sama lintas latar belakang, serta mendorong penyelesaian perbedaan secara damai. Dengan demikian, Gerakan Pramuka dapat menjadi ruang edukasi untuk mengaktualisasikan moderasi beragama dan toleransi yang sejalan dengan hukum Islam dan memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.