M. Wahib Aziz
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAT M. Wahib Aziz
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 18, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.25 KB) | DOI: 10.21580/ihya.17.2.1735

Abstract

Islamic Shari'ah functioned by God as a deterrent to evil. Jurisprudence of Jinayat in Islamic law recognizes three kinds of punishment for a crime committed by a person; Qishah, hudud and ta'zir. The determination of punishment is not merely a revenge, but rather a goal to create a deterrent effect or shock to create a calm and peaceful society situation as the message contained in the word hayah which means a peaceful life. This paper aims to reveal the concept of punishment in the crime of corruption in the eyewear of Jinayat jurisprudence. Through literature review it can be concluded that the sanction of corruption is ta'zir, which is adjusted with the judge's decision based on the level of corruption that has been done. Sanctions in the form of ta'zir vary from mild to severe enough to recall corruption with a complex social impact. The ta'zir sanctions that can be given to the perpetrators of corruption are; Imprisonment, defamation, material fines to death penalty.---Syariat Islam difungsikan Allah sebagai pencegah kejahatan. Fikih Jinayat dalam syariat Islam mengenal tiga macam hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseoorang; qishah, hudud dan ta'zir. Penetapan hukuman tidak hanya sekedar pelampiasan dendam, namun lebih pada tujuan untuk menimbulkan efek jera atau shock terapy agar tercipta situasi masyarakat yang tenang dan damai sebagaimana pesan yang terkandung dalam kata hayah yang artinya kehidupan yang damai. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap konsep hukuman dalam kejahatan korupsi dalam kacamata fikih Jinayat. Melalui kajian literature dapat disimpulkan bahwa sanksi tindak pidana korupsi adalah ta’zir, yaitu disesuaikan dengan keputusan hakim berdasarkan kadar korupsi yang telah dilakukan. Sanksi berupa ta’zir ini beragam dari yang ringan hingga yang cukup berat berat mengingat korupsi membawa dampak sosial yang kompleks. Sanksi ta’zir yang bisa diberikan kepada para pelaku korupsi adalah; penjara, pencelaan, denda materi hingga hukuman mati.
WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM M. Wahib Aziz
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.056 KB) | DOI: 10.21580/ihya.18.1.1740

Abstract

For a long time, Muslims have been accustomed to donating with immovable objects, such as land and buildings. Those who can enjoy and utilize the land and building of wakaf is a community that is domiciled in the location around the wakaf property. Therefore, the idea of wakaf with money arises as it goes along with the need for funds to alleviate poverty while the location of the needy communities is spread outside the wakif area. Money is more flexible and does not recognize the boundaries of the distribution area. Cash wakaf is usually in the form of cash given by the wakif to the needy parties through the hands of amil zakat institution, infak and alms. This paper examines the extent to which the potential of cash wakaf, especially in Indonesia. In addition, to get a more in-depth review of the law of cash wakaf in the view of Islam and also to get the right formula in optimizing the prospect of cash wakaf, of which with directed to productive wakaf.---Sejak lama, umat Islam terbiasa berwakaf dengan benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Pihak yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah masyarakat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya yang tersebar di luar daerah para wakif, maka muncullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Tulisan ini mengkaji sejauh mana potensi wakaf tunai, terutama di Indonesia. Selain itu juga untuk mendapatkan kajian lebih mendalam tentang hukum wakaf tunai dalam pandangan Islam dan juga untuk mendapatkan formula yang tepat dalam mengoptimalkan prospek cerah wakaf tunai, di antaranya dengan diarahkan ke wakaf produktif.