Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province I Gede Eko Putra Sri Sentanu; Ardian Prabowo; Klara Kumalasari; Aulia Puspaning Galih; Rendra Eko Wismanu
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4420

Abstract

This research aims at creating a concept of cooperation between stakeholders in developing eco-tourism in Batu City. Eco-tourism and the role of stakeholders are related to one another. It is due to the urge of stakeholders to work together in managing the potential of eco-tourism to achieve a development goal. This study applies the Penta-helix model and triple-bottom-line theories to investigate the contribution of stakeholders to sustainable development. The Penta-helix model is used to identify relevant stakeholders and conduct effective collaboration. At the same time, the triple-bottom-line is applied to observe the environmental and socio-economic aspects of the eco-tourism sector. This study employs a qualitative method with an interactive approach from Miles, Huberman, and Saldana by deepening literary understanding; and field interviews. The results of this study show that cooperation and interaction between stakeholders in developing eco-tourism are inferior. Thus, the researchers develop a stakeholder collaboration model through the Penta-helix model covering the government, private eco-tourism enterprises, communities, academics, and the media. They collaborate in determining the sustainability agendas covering environmental, economic, and social as a reflection of the triple bottom line element. Those designed agendas are to encourage the realization of eco-tourism development in Batu City, Indonesia. The research recommends further research to evaluate whether this eco-tourism development model can be effective if implemented. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Karena ekowisata dan peran pemangku kepentingan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola potensi ekowisata untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini menerapkan model penta helix dan teori triple bottom line untuk menyelidiki kontribusi pemangku kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan. Model Penta helix digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan untuk melakukan kolaborasi yang efektif, sedangkan triple bottom line diterapkan untuk mengamati aspek lingkungan dan sosial ekonomi dari sektor ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan pendalaman pemahaman literatur; dan wawancara lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta helix yang mencakup pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Mereka berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai cerminan dari elemen triple bottom line. Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekowisata di Kota Batu, Indonesia. Peneliti merekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi apakah model pembangunan ekowisata ini dapat efektif jika diimplemetasikan.
Alternatif Kebijakan Keterbatasan Aksesibilitas Perpustakaan di Kabupaten Malang Ardian Prabowo; M. R. Khairul Muluk; Ainul Hayat
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.119-133

Abstract

Kebijakan perpustakaan saat ini belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Malang. Luasnya daerah, kurangnya anggaran, dan masalah lainnnya menjadi batasan masyarakat dalam mengakses perpusatakaan. Terkait hal tersebut, tujuan kajian ini memuat “formula baru” atau rekomendasi kebijakan terkait perpustakaan bagi Pemerintah Kabupaten Malang, secara ideal, efektif dan efisien. Metode Penelitian ini menggunakan Policy analysis research dengan data existing statistics atau menganalisa menggunakan data sekunder. Penelitian ini mencermati beberapa kabupaten/ Kota yang telah berhasil melakukan pemerataan aksesibilitas literasi di daerahnya melalui beberapa program seperti perpustakaan keliling, perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa. Hasil kajian ini, alternative kebijakan pemerataan aksesibilitas perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas (jumlah) dari Perpustakaan Desa / Kelurahan, dan kualitas perpustakaan daerah.
Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development Fannidya Hamdani Zeho; Ardian Prabowo; Roro Ayu Estiningtyas; Mahadiansar Mahadiansar; I Gede Eko Putra Sri Sentanu
JOURNAL OF SOCIOECONOMICS AND DEVELOPMENT Vol 3, No 2 (2020): October
Publisher : Publisher of Widyagama University of Malang (UWG Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jsed.v3i2.1395

Abstract

The village government has an substantial responsibility in managing human resources to produce regional economic benefits. This research aims to identify the stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development.  This study used an interactive approach with data collection methods such as structured interviews, documentation, and observation. The object of the study is village officials in Pranggang Village, Plosoklaten District, Kediri Regency, East Java Province. The results of the study showed that the village government has not optimally carried out its role in involving more stakeholders.  Collaborative stakeholders in managing village funds involved village government officials, activity management team and community.   They play a positive role in bringing about village accountability in managing village funds. An increased community participation contribute to program evaluation activities and effectiveness in the village financial management. The accountability of the village funds utilization has met the Home Affairs Ministerial Regulation number 113 of 2014. In addition, social accountability has been applied in various forms of effective interactions between the community and village government. Much efforts are required to improve the quality of human resources through more stakeholder engagement, training activity and  community empowerment.   JEL Classification: H72; H83; O20