Garuda - Garba Rujukan Digital

Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah Anita Indah Setyaningrum; Umar Ma’ruf
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2574

AbstrakPolri sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi melalui pendekatan restorative justice. Permasalahan penelitian ini menggunakan pisau analisis teori restorative justice (keadilan restorative) dan teori diskresi. Penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di Polda Jateng berasal dari pihak keluarga korban yang menginginkan kasus diproses melalui jalur peradilan, sulitnya diundang untuk dilakukan pertemuan diversi maupun adanya modus pemerasan terhadap pelaku. Hambatan lainnya adalah keterbatasan petugas Bapas dan pekerja sosial serta tidak tercapainya kesepakatan diversi. Untuk mengatasi hambatan tersebut penydik melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, melakukan koordinasi dengan Bapas dan apabila tidak terjadi kesepakatan diversi maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan.Kata kunci : diversi, penyidikan, anakAbstractPolri as an investigator in the handling of child crime is required to conduct diversion through restorative justice approach. The problems of this study used a knife analysis of restorative justice theory and discretion theory. The application of diversion by the investigator as a form of settlement of child crime through restorative justice approach in Central Java Regional Police in general has been in accordance with the provisions of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System by means of deliberation by involving victims, children, community in finding solutions for reconciliation, and reassurance that is not based on retaliation. Obstacles encountered by investigators in the application of diversion as a form of settlement of child crime cases in the Central Java Regional Police came from the families of victims who wanted cases processed through the judicial system, the difficulty of being invited for diversion meetings and the extortion mode against the perpetrators. Other obstacles are the limitations of Breath officers and social workers and the non-diversion agreement. To overcome these obstacles, the penydik approaches the victim's family, coordinates with Breathing and if there is no diversion agreement then the case is transferred to the prosecutor's office.Keywords: diversion, investigation, child

Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Rully Trie Prasetyo; Umar Ma’ruf; Anis Mashdurohatun
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 4 (2017): December 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i4.2291

The role of corporations dominates everyday life, let alone increased privatization. It is no longer the country that provides the needs, but the corporation. Corporations can increase state and labor wealth, but the revolution of economic and political structures has grown large corporate corporations too dependent on corporations so that countries can be dictated to their interests. Based on the above background, then the problem arises how the current criminal law formulation policy in the face of corporate crime, then how the application of criminal law enforcement for this against corporations that conduct criminal acts and how the policy of criminal law formulation in the face of corporate criminal acts in the future which will come. The research method used in this thesis is normative juridical by using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing library materials and related documents. Furthermore, the data are analyzed normatively qualitatively by way of interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this study is that the regulation of corporate criminal sanctions contained in the four laws is inconsistent. The inconsistency in the determination or imposition of the maximum penalty imposed on corporations is also the absence of uniformity in determining when a corporation can be said to commit a criminal offense, uniformity in the arrangement of who may be accountable or prosecuted and convicted, as well as the formulation of a criminal type that may be imposed on corporation that commits a crime.Keywords: Corporation Criminal Action, Formulation Policy, Criminal Law

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal Kusfitono Kusfitono; Umar Ma’ruf; Sri Kusriyah
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 1 (2020): March 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i1.2303

The criminal act of theft with a denunciation that occurred at Sat Reskrim Polres Kendal is handled through the process of investigation process in accordance with the revision of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Code (KUHAP). The legal basic for the revision of Law Number 8 Year 1981 is the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015. This Constitutional Court ruling has changed some of the stages in the pre-prosecution process where previously in the pre-prosecution phase the investigator only gave the Order of letter of notification commencement investigation (LNCI) to the public prosecutor has now been amended and requires the investigator to grant LNCI not only to the public prosecutor but also to the reported and the victim / complainant. However, this Constitutional Court Decision is allegedly a bit of a hindrance and complicate the task of investigators, especially in handling the crime of theft with a denunciation, which with the implementation of this LNCI submission stage especially to the reported, making report easy to eliminate the evidence, influence the witnesses and even reported trying to run self. To overcome this, the action taken by the investigating team is to provide LNCI with several stages while still guided by the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015.Keywords: Implementation, Constitutional Court Decision, Theft with Objection

Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Teguh Prihmono; Umar Ma’ruf
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2606

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ,pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kendala- kendala yang dihadapi serta solusinya pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu yang berkaitan dengan profesional pemeriksa Laboratorium Forensik Polri dalam melaksanakan pemeriksaan barang bukti, juga menggunakan pendekatan kualitatif dari sumber data primer dan data sekunder kemudian dianalisa secara diskriptif dengan bahasan kalimat yang sistematik selanjutnya disimpulkan.Permasalahan dianalisis dengan teori pembuktian dan teori kepastian hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berperan dalam memberikan kontribusi tentang kepastian hukum, karena hasil pemeriksaan secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polri adalah Pro Justitia (untuk kepentingan pengadilan) yang mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti berupa “surat” dan “keterangan ahli” (KUHAP pasal 184), pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan pada sub bidang Balistik Metalurgi Forensik, sub bidang Dokumen dan Uang palsu Forensik, sub bidang Narkoba Forensik, sub bidang Kimia dan Biologi Forensik dan sub bidang Fisika Komputer Forensik telah memberikan kepastian hukum ,kendala- kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada faktor sumber daya manusia yang masih kurang adapun solusinya menambah personel dengan skala prioritas , faktor anggaran yang belum terdukung maksimal sehingga anggaran perlu di tambah, faktor pendukung sarana prasarana juga belum optimal maka perlu di lengkapi sarana dan prasarana dan faktor sistem metode yang kurang seragam maka perlu di seragamkan.Kata kunci : Laboratorium Forensik, Penyidikan Ilmiah, Sistem Peradilan Pidana. Abstract The purpose of this study is to analyze the role of Polri Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia, the implementation of the role of Police Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia and the constraints faced and the solution on the implementation of the role of Laboratory Forensic Police as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia.This research uses empirical juridical approach method that is related to professional examiner of Police Forensic Laboratory in conducting examination of evidence, also using qualitative approach from primary data source and secondary data then analyzed descriptively with systematic sentence discussion then concluded.Problems are analyzed with the theory of proof and legal certainty theory so that it can be concluded that the role of Polri Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia is instrumental in contributing about legal certainty, because the result of scientific examination in Police Forensic Laboratory is Pro Justitia for the benefit of the court) which has legal value as evidence in the form of "letters" and "expert information" (KUHAP article 184), the implementation of the role of Police Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia carried out in the field of Forensic Metallurgy Ballistics, the sub-field of Forensic Forensic Documents and Counterfeits, the subfields of Forensic Drugs, the sub-field of Chemistry and Forensic Biology and the sub-field of Forensic Computer Physics has provided legal certainty, constraints faced on the implementation of the role of the Police Forensic Laboratory as my ng scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia on the lack of human resources factors as the solution adds personnel with the priority scale, budget factors that have not supported maximum so that the budget needs to be added, the supporting factors of infrastructure are also not optimal then it needs to be equipped and infrastructure and system factor methods are less uniform it is necessary in uniform.Keywords: Forensic Laboratory, Scientific Investigation, Criminal Justice System.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang Rendy Surya Aditama; Umar Ma’ruf
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2625

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus peredaran psikotropika yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan UU SPPA, kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan upaya diversi adalah kasus yang ancamannya dibawah tujuh tahun, tetapi temuan dilapangan, diketahui bahwa banyak kasus anak yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun diselesaikan melalui diversi. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif, teori tujuan hukum, konsep diversi, konsep psikotropika, konsep kebijakan hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif dan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika saat ini telah menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di Indonesia sudah dilakukan dengan baik, namun masih terlihat adanya pelanggaran terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64, yaitu di dalam persidangan maupun publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak dimuka umum, sehingga hal ini menyalahi peraturan dalam Pasal 64 huruf i. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menerapkan perlindungan anak serta menerapkan sistem peradilan pidana anak, persidangan dilakukan setelah anak berusia dewasa, serta pelaksanaan hukuman pidana dilakukan setelah anak berusia 18 tahun. Saran terkait temuan penelitian ini adalah dapat menanggulangi tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang.Kata kunci: kebijakan, formulasi, psikotropika, anak.ABSTRACTThis research is motivated by high psychotropic circulation cases conducted by children. Under the SPPA Act, the case of a law-facing child who can be resolved by a diversion effort is a case that threats under seven years, but findings in the field, it is known that many cases of children whose sentence threats over seven years are resolved through a diversion. The purpose of this study is to formulate policy formulation of criminal law enforcement Polres Magelang against children as perpetrators of psychotropic crime in the future.The analysis blade in this research is progressive law theory, theory of law objective, diversion concept, psychotropic concept, concept of criminal law policy, restorative justice approach and SPPA law. This research uses normative juridical method with data collection method of literature study.The results of this study indicate that policy formulation of criminal law enforcement Polres Magelang to child as perpetrator of psychotropic crime at this time have applied Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. Policy formulation of criminal law enforcement of Magelang Police against child as perpetrator of psychotropic crime in Indonesia has been done well, but still seen violation against Law no. 35 Year 2014 About Amendment to Law no. Law No. 23 Year 2002 on Child Protection in Article 64, namely in the hearing and publication of the proceedings clearly states the name of the child in public, so that this is contrary to the rules in Article 64 letter i. The policy of formulation of criminal law enforcement of Magelang Police against child as perpetrator of psychotropic crime in the future can be done by applying child protection as well as applying the child criminal justice system, the trial is done after the adult child, and the implementation of criminal punishment is done after the child is 18 years old. Suggestions related to the findings of this study is to cope with psychotropic crimes committed by children by applying the policy of criminal law enforcement formulation Magelang Police against children as perpetrators of psychotropic crimes in the future.Keywords: policy, formulation, psychotropic, child.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search