Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENELITIAN STRATEGI PENGUATAN KERJASAMA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI JAWA TENGAH (STUDI KASUS KSPN DIENG DAN SEKITARNYA) Tri Risandewi; Wiwin Widiastuti
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 17 No 2 (2019): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/jurnaljateng.v17i2.792

Abstract

Kawasan pariwisata Dieng merupakan kawasan wisata potensial di Jawa Tengah baik sumber daya alam, dan budayanya, namun menyimpan potensi konflik yang rentan. Sebagai suatu kawasan wisata yang potensial, keunikan Dieng tidak hanya karena adanya objek wisata yang beraneka ragam dalam satu kawasan, namun juga merupakan sebuah kawasan wisata yang terbagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng yang baik akan sulit dilakukan tanpa adanya kerjasama antar daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi kondisi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan KSPN Dieng dan sekitarnya; 2) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong kerjasama antar daerah; dan 3) merumuskan strategi penguatan kerjasama kebijakan pembangunan pariwisata di KSPN Dieng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan lokasi enelitian di KabupatenWonosobo, Banjarnegara, Batang dan Pekalongan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) kerjasama antar daerah dalam hal pengelolaan KSPN Dieng sudah ada sejak tahun 1974 hingga tahun 2012, namun kerjasama dilakukan secara parsial, yaitu antar 2 (dua) kabupaten atau kerjasama pemerintah provinsi dengan 1 (satu) kabupaten dalam sub sektor pariwisata tertentu; (2) faktor-faktor yang menghambat kerjasama antar daerah diantaranya tidak ada persamaan persepsi, lemahnya koordinasi antar sektor,belum adanya regulasi kerjasama antar stakeholder, sedangkan faktor pendorong: dukungan stakeholder dan dana, serta banyaknya event wisata bersama; (3) strategi penguatan yang perlu dilakukan yaitu tata kelola destinasi pariwisata yang terpadu dan bersinergi dengan membentuk kelembagaan khusus.
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH Wiwin Widiastuti; Tri Risandewi
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 17 No 2 (2019): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/jurnaljateng.v17i2.793

Abstract

Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang berasal dari lain-lain PAD yang sah (12,81%), hasil pengelolaan kekayaan lainnya (2,94%) dan retribusi (0,87%). Mempertimbangkan pentingnya peningkatan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dari sumber non pajak maka perlu dikembangkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah seperti pemanfaatan aset daerah. Pada tahun 2015 konstribusi penerimaan lain-lain yang sah dari hasil pemanfaatan aset daerah relatif kecil yaitu kurang dari 1 %, sedangkan potensinya dinilai cukup memiliki prospek untuk dapat ditingkatkan. Maka perlu disusun langkah kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi pemberdayaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah dan mengidentifikasi peluang alternatif pembiayaan investasi pemberdayaan aset daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kondisinya aset Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi aset potensial dan aset kurang potensial. Aset kurang potensial memerlukan perbaikan dalam hal sumber daya manusia; manajemen anggaran; dukungan stakeholder (BPN, dunia usaha, Pemda, Development finance, dll); dan deregulasi. Dalam pemberdayaan aset Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyempurnaan manajemen aset, dan penerapan strategi pemberdayaan aset dengan cara: (a).Melibatkan pihak ketiga sehingga dapat mengurangi/menghilangkan biaya pemeliharaan aset dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah; (b). Menjalin kerjasama pengelolaan aset. Dalam penerapan strategi pemberdayaan aset perlu menggunakan instrumen yang obyektif. Kesimpulan diperlukan kemampuan mewirausahakan birokrasi di kalangan pejabat dan pegawai yang mengelola aset-aset daerah, sehingga pengelolaan aset-aset daerah dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kontribusi aset daerah, maka perlu dibentuk Tim/Satgas validasi dan pemberdayaan aset.