Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI SULAWESI UTARA DAN GORONTALO Triono Junoasmono; Hansen Samuel Arberto Gultom; Brian Sixon Christian Umboh; Anastasia Caroline Sutandi
Jurnal Transportasi Vol. 20 No. 1 (2020)
Publisher : Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.168 KB) | DOI: 10.26593/jtrans.v20i1.3857.67-76

Abstract

Abstract The development of the road network is needed to determine the extent of the road network of a city or region that requires handling and development, both in the long term, medium term and short term. The purpose of this study is to obtain a master plan for the development of the national road network in North Sulawesi and Gorontalo Provinces, as a basis for planning the development of the road network for the next 5 years. The data used are primary and secondary data. Based on the results of traffic modeling, the majority of national roads in North Sulawesi Province and in Gorontalo Province have relatively small traffic volumes. The projection results, from 2020 to 2025, show that there are 7 roads that require handling and capacity improvement. Keywords: road network, national road, traffic modeling, road capacity, road development  Abstrak Pengembangan jaringan jalan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana jaringan jalan suatu kota atau wilayah memerlukan penanganan maupun pengembangan, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu rencana induk pengembangan jaringan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo, sebagai basis perencanaan pengembangan jaringan jalan hingga 5 tahun yang akan datang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil pemodelan lalu lintas, mayoritas jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo memiliki volume lalu lintas yang relatif kecil. Hasil proyeksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, menunjukkan bahwa terdapat 7 ruas jalan yang memerlukan penanganan dan peningkatan kapasitas. Kata-kata kunci: jaringan jalan, jalan nasional, pemodelan lalu lintas, kapasitas jalan, pengembangan jalan
PERAN INFRASTRUKTUR JALAN PANTURA JAWA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN EKONOMI NASIONAL Hediyanto W. Husaini; Triono Junoasmono
Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2017)
Publisher : Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jh.v3i1.2435.%p

Abstract

Abstract The Javanese North Coast National Road Corridor, known as “Pantura” is vital for national economic growth especially in Java Island. The development of The Great Post Road by the government of Hindia Belanda General Governor, Herman Willem Daendels in 1800s become the pioneer of today Pantura’s corridor. Concomitant with the increasing volume of vehicles passing through Pantura, the saturation degree of the corridor is at its limit. Furthermore, inadequate drainage infrastructure alongside Pantura is also one of the factors that worsen road deterioration. Land use around Pantura’s perimeters is densely with industrials complexes and highly populated that makes it difficult for road development and expansion. There are several alternative solutions to reduce the saturation degree of Pantura Java, such as distributing the movement of goods and services into other transportation modes, intersection improvement, law enforcement for over load heavy vehicles, and construct/develop alternative routes. Directorate General of Highways aims to accelerate the construction of Trans Java National Toll Road, expanding and improving other National Corridor Road, such as Central Corridor Road, South Corridor Road, Trans South-South Java and developing ring road in the centers of regional activity in Java. Keywords: National Road, Pantura Lane, transportation infrastructure, ring road  Abstrak Jalan Pantura merupakan salah satu tonggak utama pertumbuhan perekonomian nasional masyarakat khususnya Pulau Jawa. Pembangunan Jalan Raya Pos oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels pada tahun 1800-an menjadi cikal bakal Jalur Pantura saat ini. Seiring dengan pertumbuhan volume kendaraan yang melalui Jalan Pantura, tingkat kejenuhan Jalan Pantura semakin tinggi dan tidak memungkinkan lagi untuk menampung volume kendaraan yang melewati Jalan Pantura. Selain itu infrastruktur drainase di sepanjang Jalan Pantura yang kurang baik juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan badan jalan tersebut. Kondisi sekitar Jalur Pantura yang padat penduduk dan industri membuat Jalur Pantura sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu solusi untuk mengurangi tingkat kejenuhan Jalur Pantura Jawa, antara lain, adalah dengan mendistribusikan pergerakan barang dan jasa ke moda transportasi lain, melakukan perbaikan simpang, dan meningkatkan law enforcement untuk mengendalikan kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas badan Jalan Pantura. Sebagai implementasi alternatif solusi tersebut, Ditjen Bina Marga saat ini telah melakukan upaya penyelesaian pembangunan Jalan Nasional Tol Trans Jawa dan penanganan jalan nasional lintas lain, seperti Lintas Tengah, Lintas Selatan, dan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa serta menambah pembangunan jalan lingkar di pusat-pusat kegiatan wilayah di Pulau Jawa. Kata-kata kunci: Jalan Nasional, Jalur Pantura, infrastruktur transportasi, jalan lingkar
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WISATA TERINTEGRASI Arie Setiadi Moerwanto; Triono Junoasmono
Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Vol. 3 No. 2 (2017)
Publisher : Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jh.v3i2.2735.%p

Abstract

Abstract Development of Tourism Infrastructure is one of the vital aspect to support Indonesia economic growth. On Presiden’s “Nawa Cita” Program, tourism is one of National priority programs. According to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50/2011, about Master Plan for National Tourism Development 2010-2025, there are 88 National Tourism Strategic Areas (KSPN) that scattered along Indonesia teritory. From 88 KSPN, Ministry of Tourism prioritized tourism area development in 25 KSPN. Through Letter from Coordinating Ministry ofMaritime and Resources Affairs, it focused became 10 priorities KSPN, i.e. Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi and Morotai. Overall, the gorvernment, through the Ministry of Public Works and Housing (MPWH)and  specifically Directorate General of Highways, has supported tourism areas development by providing access road through national road network. In 2018, Directorate General of Highways will focus on road infrastructure development in 3 priority KSPN, i.e. Danau Toba, Borobudur, and Mandalika. Program development of tourism areas in Indonesia still needs comprehensive and integrated program support through the master plan preparation. To follow-up, the MPWH through Regional Infrastructure Development Agency will responsible to prepare the master plan of those three priority KSPN. Keywords: infrastructure, master plan, National Tourism Strategic Areas, Nawa Cita, tourism  Abstrak Pengembangan infrastruktur kepariwisataan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung pertumbuh-an perekonomian Indonesia. Dalam program “Nawa Cita” Presiden, pariwisata menjadi salah satu program prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 88 KSPN tersebut, Kemen-terian Pariwisata memprioritaskan pengembangan kawasan pariwisata pada 25 KSPN hingga tahun 2019. Kemudian melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, dari 25 KSPN difokuskan menjadi 10 KSPN Prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Secara umum, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Ditjen Bina Marga telah mendukung pengem-bangan kawasan pariwisata tersebut dengan menyediakan jalan akses melalui jaringan jalan nasional. Pada tahun 2018, Ditjen Bina Marga akan memfokuskan pengembangan infrastruktur jalan pada 3 KSPN prioritas, antara lain Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Pengembangan program pada kawasan pariwisata di Indonesia masih membutuhkan dukungan program yang komprehensif dan terintegrasi melalui penyusunan masterplan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan menyusun masterplan untuk ketiga KSPN prioritas tersebut. Kata-kata kunci: infrastruktur, masterplan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Nawa Cita, pariwisata