<![CDATA[The implementation of the principle of Pacta Sunt Servanda in every international agreement is crucial, considering that the principle necessitates both parties to comply with the agreement. However, in the case of a peace agreement between Israel and Palestine, the fact shows the opposite. This has been due to the violation of the agreement by Israel between 1993-2007. Employing a normative-empirical approach, this study analyzes Israel’s violations against the Israeli-Palestinian peace agreement between 1993-2007, which contradict the principle of Pacta Sunt Servanda and the Siyasah Kharijiyya concept. This study reveals that Israel neglected the principle of Pacta Sunt Servanda in the peace agreement with Palestine. The absence of sanctions for Israel shows that the International Court of Justice has not been able to provide legal certainty for the Palestinian people. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda mutlak ada dalam setiap perjanjian internasional. Asas ini sebagai landasan bahwa perjanjian tersebut wajib dipatuhi kedua belah pihak. Namun, faktanya sangatlah bertolak belakang dengan yang diharapkan. Pada perjanjian damai Israel-Palestina, banyak pelanggaran yang dilakukan Israel pada perjanjian damai tersebut terutama kurun waktu 1993–2007. Pada masa itu, telah terjadi rangkaian perjanjian damai antara Israel-Palestina, namun pihak Israel yang selalu melanggar hasil kesepakatan perjanjian tersebut. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menganalisis pelanggaran Israel pada perjanjian damai Israel-palestina dalam kurun waktu tahun 1993– 2007. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan asas Pacta Sunt Servanda dalam konsep perjanjian internasional dan Siyasah Kharijiyyah pada kajian Fikih Siyasah. Temuan penelitian menjelaskan bahwa Israel tidak mengindahkan asas Pacta Sunt Servanda dalam melakukan perjanjian damai dengan Palestina. Tidak ada sanksi terhadap Israel memperlihatkan bahwa Mahkamah Internasional belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap rakyat Palestina. ]]>
