Garuda - Garba Rujukan Digital

Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK Situmorang, Mangadar
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.469 KB)

Prinsip dasar kebijakan poltik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi politik. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.

Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK Situmorang, Mangadar
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Prinsip dasar kebijakan poltik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi politik. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.

Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK Mangadar Situmorang
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Prinsip dasar kebijakan poltik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi politik. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.

Covid-19 Mengubah Lanskap Konflik Global (?) Mangadar Situmorang
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2020: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

-

PENDAMPINGAN ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN Susana Ani Berliyanti; Mangadar Situmorang
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4051.018 KB)

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini ada empat. Pertama, mengurangi jam bekerja anak di jalan (anak jalanan). Kedua, meningkatkan praktek perlindungan hak anak seperti hak identitas dan hak pendidikan. Ketiga membangun rasa kepedulian akan masalah sosial dan meningkatkan minat penelitian kelompok akademisi (dosen dan mahasiswa) yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan anak jalanan. Keempat, membangun network Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan berbagai pemangku kepentingan yang konsern pada perlindungan anak. Lokasi pengabdian ini terutama dipusatkan di Rumah Belajar Anak jalanan Yayasan Bahtera di Sukajadi, tetapi karena anak jalanan itu bersifat mobile maka kegiatan juga dilakukan di lapangan dimana mereka bekerja dan mengalami persoalan hukum (Lapas). Metode yang digunakan meliputi tujuh hal. Pertama, menciptakan berbagai kegiatan belajar dan bermain sehingga anak merasa senang dan mengurangi jam bekerja anak di jalan. Kedua, outreaching, yaitu menjangkau lebih luas anak anak yang masih di jalan. Ketiga, pendampingan anak (jalanan) di Lapas untuk membangun kesadaran dan mencegah mereka kembali ke setelah keluar lapas. Keempat, melibatkan anak jalanan dalam kegiatan inklusif, seperti berbagai perlombaan anak. Kelima, melibatkan anak jalanan dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan aktif sebagai stake holder kebijakan yang menyangkut anak. Keenam, membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang peduli hak anak, memadukan sumberdaya untuk mencapai tujuan dalam memberdayakan anak jalanan. Melibatkan mahasiswa dalam pendampingan anak jalanan untuk hadir sebagai figur dan menginspirasi anak jalanan untuk bercita cita sekolah tinggi. Tujuan lain adalah, membangun karakter mahasiswa yang peduli dan peka terhadap permasalahan sosial.

Facilitative Mediation on The Impasse in Papua Mangadar Situmorang
Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 1, April 2014, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.398 KB)

In regard to political aspirations shown by many Papuans and supporters and the ideal objective of mediation as a peaceful process of conflict management, this paper raises two questions: firstly, how is the likelihood of a third-party mediation to take place in Papua? Secondly, if a mediation facilitated by international actors took place in Papua, how should it be pursued? The objective of this paper is to investigate the opportunity for a third-party mediation to take place in Papua and for the problems in the region to be settled properly. This research will be guided by a synthesis of structural and social-psychological perspectives of third party mediation which emphasises not only the importance of resolving the problems but also the significance of improving communication between conflicting parties in seeking acceptable and applicable agreements. With such a perspective this research will examine how biased and facilitative mediation is able to frame the mediation and bring the low-intensity of conflict but complex problems in Papua to a sustainable peace settlement.This paper shows optimism that the problems in Papua can be settled peacefully. It also provides ground for an internationally mediated negotiation to happen for the GoI and Papuans find peaceful settlements. Based on both theoretical ground as well as empirical observation, the protracted but low-level conflict in the region is overlapped by security and development problems. Instead of continuing the fight and allowing the problems unsettled, the parties of GoI and Papuans believed that the problems to be better settled in peace, including the possibility of third party mediated negotiation. While the Papuans, supported by other parties outside Papua, have called for the international community to facilitate negotiation or dialogue between the GoI and Papuans, the GoI is hesitant. A third party mediator that could preserve the territorial integrity of Indonesia and at the same time protect and promote the lives of Papuans is the key for a mediated negotiation take place in Papua and be successful.Key words: conflict resolution, third-party mediation, international relations, Papua

Pancasila sebagai Virtue Nusantara Mangadar Situmorang
Extension Course Filsafat ( ECF ) No. 2 (2019): Pancasila sebagai Kekuatan Pembebas
Publisher : Fakultas Filsafat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/ecf.v0i2.3751.%p

Pancasila sebagai Virtue Nusantara

Conflict Transformation in Papua: Challenges and Opportunities for Top-down Special Autonomy Policy Situmorang, Mangadar
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/pjdir.v5i1.4240

Challenges to bring perpetual peace in Papua remain prevalent. These challenges include overcoming social and economic inequality and incompatibility, reducing the level and intensity of destructive behaviors and actions, and strengthening shared institutions to manage potential and actual violent conflicts. The Special Autonomy Law for Papua in 2001 and 2021 are of great opportunities for having the challenges non-violently managed. These legal instruments are both theoretically and normatively perceived to be effective and fruitful mechanisms in order to transform the conflict and bring peace and development to Papua. With that in mind, the article aims to present the benefits and challenges of special autonomy law implementation in Papua. By mainly relying on secondary data, this research argues that the Special Autonomy Law for Papua and the formation of New Autonomous Regions have positive impacts on social and economic development and offer more opportunities for Papuans to be involved in policy-making processes. However, at the same time, these efforts have produced insignificant results in ending violent conflict in Papua. KEYWORDSConflict Transformation; New Autonomous Regions; Special Autonomy

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search