Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan
Grita Anindarini Widyaningsih
Indonesian Center for Environmental Law
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Membedah Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia Grita Anindarini Widyaningsih
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 5 No 1 (2018): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v5i1.77

Abstract

Saat ini, tingginya angka emisi gas rumah kaca menjadi fokus di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai pemicu adanya pemanasan global, dan yang lebih jauh adalah perubahan iklim, berbagai negara kini gencar menginventarisasi dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan tingginya angka tersebut. Indonesia sendiri, menurut dokumen strategi penerapan Nationally Determined Contribution (NDC), nyatanya telah mencapai 1.334 M Ton CO2e per 2010 untuk angka emisi gas rumah kaca
Urgensi Penerapan Pertimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia Grita Anindarini Widyaningsih
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6 No 2 (2020): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v6i2.157

Abstract

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi penting bagi negara dan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya usaha ketenagalistrikan, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan standar keberlanjutan energi, yang terdiri dari aspek keamanan energi, ekuitas energi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji sejauh mana aspek perlindungan lingkungan hidup telah diakomodir dalam perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia. Tulisan ini memiliki kesimpulan bahwa kegiatan ketenagalistrikan di Indonesia terhitung terlambat untuk mengintegrasikan pertimbangan terkait lingkungan, khususnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam substansi perencanaan tersebut. Tulisan ini melihat bahwa terdapat instrumen pencegahan yang seharusnya dapat lebih dioptimalkan untuk mengakomodir integrasi pertimbangan lingkungan hidup, yakni melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.Kata Kunci: ketenagalistrikan, KEN, RUEN, RUKN, RUPTL, Daya Dukung dan Daya Tampung, KLHS
URGENSI PENERAPAN KONSEP INTEGRATED WATER RESOURCE MANAGEMENT DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR BERKELANJUTAN Etheldreda E L T Wongkar; Grita Anindarini Widyaningsih
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i1.254

Abstract

ABSTRAKHingga 2028, dari 12.107 MW rencana pembangunan energi terbarukan, 9.552 MW diorientasikan bertumpu pada sumber daya air. Sayangnya, berkaca pada perencanaan pembangunan PLTA saat ini, pengkajian dampak yang dilakukan seringkali tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh dari daerah hulu hingga hilir sungai. Alih-alih mencapai kemandirian energi, pengembangan PLTA justru dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi ketahanan air dan pangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menemukan bahwa konsep Integrated Water Resources Management penting untuk diterapkan dan diintegrasikan dalam peraturan hukum skala nasional hingga daerah melalui penerapan instrumen KLHS di beberapa DAS prioritas yang akan dibangun PLTA, menyusun rencana aksi turunan spesifik menyesuaikan kebutuhan prioritas sub-DAS, serta mewujudkan keterbukaan dan transparansi data, serta partisipasi publik yang masif guna mewujudkan pembangunan PLTA yang berkelanjutan.Kata kunci: IWRM; sumber daya air; PLTAABSTRACTUntil 2028, 9.552 MW out of 12.107 MW renewable energy development plans will be oriented towards water resources. Unfortunately, reflecting on the hydropower development plan, the impact assessment carried out did not consider social and environmental impacts as a whole from the upstream to the downstream areas of the river. Instead of achieving energy independence, it is feared that hydropower development will become a threat to water and food security. This paper uses normative juridical research methods and finds that the concept of Integrated Water Resources Management is important to be implemented and integrated in national to regional scale of regulations through the application of Strategic Environmental Assessment Instruments in several priority watersheds to be built for hydropower, planning concrete derivative action plans adjusting the priority needs of the sub-watershed, realizing openness and transparency of data, as well as massive public participation in order to realize sustainable hydropower development.Keywords: IWRM; water resources; hydropower
URGENSI PENERAPAN KONSEP INTEGRATED WATER RESOURCE MANAGEMENT DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR BERKELANJUTAN Etheldreda E L T Wongkar; Grita Anindarini Widyaningsih
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.737 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v6i1.254

Abstract

ABSTRAKHingga 2028, dari 12.107 MW rencana pembangunan energi terbarukan, 9.552 MW diorientasikan bertumpu pada sumber daya air. Sayangnya, berkaca pada perencanaan pembangunan PLTA saat ini, pengkajian dampak yang dilakukan seringkali tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh dari daerah hulu hingga hilir sungai. Alih-alih mencapai kemandirian energi, pengembangan PLTA justru dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi ketahanan air dan pangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menemukan bahwa konsep Integrated Water Resources Management penting untuk diterapkan dan diintegrasikan dalam peraturan hukum skala nasional hingga daerah melalui penerapan instrumen KLHS di beberapa DAS prioritas yang akan dibangun PLTA, menyusun rencana aksi turunan spesifik menyesuaikan kebutuhan prioritas sub-DAS, serta mewujudkan keterbukaan dan transparansi data, serta partisipasi publik yang masif guna mewujudkan pembangunan PLTA yang berkelanjutan.Kata kunci: IWRM; sumber daya air; PLTAABSTRACTUntil 2028, 9.552 MW out of 12.107 MW renewable energy development plans will be oriented towards water resources. Unfortunately, reflecting on the hydropower development plan, the impact assessment carried out did not consider social and environmental impacts as a whole from the upstream to the downstream areas of the river. Instead of achieving energy independence, it is feared that hydropower development will become a threat to water and food security. This paper uses normative juridical research methods and finds that the concept of Integrated Water Resources Management is important to be implemented and integrated in national to regional scale of regulations through the application of Strategic Environmental Assessment Instruments in several priority watersheds to be built for hydropower, planning concrete derivative action plans adjusting the priority needs of the sub-watershed, realizing openness and transparency of data, as well as massive public participation in order to realize sustainable hydropower development.Keywords: IWRM; water resources; hydropower
Co-Authors Etheldreda E L T Wongkar