Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Fariz El Yusron
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Fariz El Yusron
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.685 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1605-1618

Abstract

Penerapan atau otorisasi hukum pidana yang dapat diakses dilengkapi dengan instrumen yang disetujui oleh hukum untuk melakukan kekuasaan dan kontrol masing-masing dan harus dilakukan dalam pekerjaan metodis untuk mencapai tujuannya. Pengerahan tenaga yang efisien ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap komponen yang terkait dengannya secara keseluruhan dan saling berhubungan (interrelasi), dan umumnya saling mempengaruhi. Upaya-upaya tersebut harus diakui dalam suatu kerangka yang dipercayakan untuk melakukan tuntutan hukum pidana, khususnya Sistem Peradilan Pidana yang pada dasarnya merupakan pengaturan kemampuan untuk menegakkan hukum pidana. Seperti yang mungkin kita ketahui kekotoran batin adalah masalah paling serius yang dilihat oleh Indonesia, mengingat munculnya otoritas negara yang menyerahkan kehinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan upaya yang tepat dari otoritas publik dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan tugas penegakan hukum harus tepat dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat ini sangat merugikan individu karena uang publik digunakan atau dimanfaatkan oleh perkumpulan yang sembrono. Nilai uang dari demonstrasi pencemaran nama baik ini tidak sedikit, bahkan bisa sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka memanfaatkan banyak sumber daya aset, seperti retribusi, BUMN, rencana belanja modal, rencana keuangan akuisisi kantor publik, dan lain-lain.
SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Fariz El Yusron
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1605-1618

Abstract

Penerapan atau otorisasi hukum pidana yang dapat diakses dilengkapi dengan instrumen yang disetujui oleh hukum untuk melakukan kekuasaan dan kontrol masing-masing dan harus dilakukan dalam pekerjaan metodis untuk mencapai tujuannya. Pengerahan tenaga yang efisien ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap komponen yang terkait dengannya secara keseluruhan dan saling berhubungan (interrelasi), dan umumnya saling mempengaruhi. Upaya-upaya tersebut harus diakui dalam suatu kerangka yang dipercayakan untuk melakukan tuntutan hukum pidana, khususnya Sistem Peradilan Pidana yang pada dasarnya merupakan pengaturan kemampuan untuk menegakkan hukum pidana. Seperti yang mungkin kita ketahui kekotoran batin adalah masalah paling serius yang dilihat oleh Indonesia, mengingat munculnya otoritas negara yang menyerahkan kehinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan upaya yang tepat dari otoritas publik dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan tugas penegakan hukum harus tepat dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat ini sangat merugikan individu karena uang publik digunakan atau dimanfaatkan oleh perkumpulan yang sembrono. Nilai uang dari demonstrasi pencemaran nama baik ini tidak sedikit, bahkan bisa sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka memanfaatkan banyak sumber daya aset, seperti retribusi, BUMN, rencana belanja modal, rencana keuangan akuisisi kantor publik, dan lain-lain.
Co-Authors