Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Melisa Yunita
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LPKA KELAS II JAKARTA) Melisa Yunita
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.769 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.201-210

Abstract

Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode  pengumpulan data  menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan  mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian  kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LPKA KELAS II JAKARTA) Melisa Yunita
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.201-210

Abstract

Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode  pengumpulan data  menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan  mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian  kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.
Co-Authors