Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

HAK PERSEORANGAN DALAM PENGADAAN BARANG & JASA SESUAI UU N0 02/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LUWU UTARA Irayanti Nur
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 3, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak perseorangan, khusus untuk pekerjaan jasa konstruksi bias dilakukan bentuk usaha dengan kualifikasi kecil yag diberi kesempatan dalam pekerjaan jasa konstruksi sesuai undang – undang Nomor 02 Tahun 2017, yang segmentasi pasarnya sesuai dengan keahliannya, beresiko dan berbiaya kecil serta berteknologi sederhana, hal ini didukung juga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, melalui mekanisme Pengadaan Langsung. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis ingin menganalisis usaha persorangan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi di kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa belum mengakomodir usaha perseorangan, hal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; belum adanya peraturan terkait yang dikeluarkan oleh LPJK, belum ada landasan regulasi peraturan daerah tentang Izin usaha & Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan serta kertebatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat selaku penyedia barang dan jasa tentang peraturan perundang – undangan.
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA BATUSITANDUK KABUPATEN LUWU Irayanti Nur
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 2, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan nilai-nilai Pancasilayang berada di Desa Batusitanduk dalam menjaga toleransi antarumat beragama dan dampak daripada toleransi antarumat beragama di Desa Batusitanduk. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan sumber data primer adalah penelitian yang dilakukan di Desa Batusitanduk terhadap masyarakat, tokoh-tokoh agama & pemerintah setempat dan data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka atau sumber bacaan seperti buku, artikel, essai, dan makalah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah : reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Peranan nilai-nilai Pancasila dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama cukup terjaga, hubungan kerukunan antarumat beragama yang terjalin di daerah Batusitanduk adalah tidak saling memaksakan dalam beragama. Dampak dari toleransi antarumat beragama adalah terbentuknya sikap saling mengenal, sikap saling memahami , sikap saling tolong-menolong antarumat beragama. Setiap pemeluk agama dituntut tidak hanya mengakui keberadaan dan hal agama lain, tetapi terlibat secara aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan hidup bersama.
EFEKTIFITAS UU NO 8 TAHUN 1999 DALAM MEMBERIKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERKEADILAN Irayanti Nur
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.925

Abstract

Perlindungan konsumen tidak saja sangat terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis namun juga tidak terlepas dari keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang terkadang tidak seimbang. Posisi konsumen terkadang lemah, hal ini tentu mengabaikan cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan konsumen diatur dalam satu aturan khusus yaitu  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui & menganalisis efektifitas UUPK no 8 Tahun 2021 dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang berkeadilan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku & terkait kenyataan yang terjadi sebenarnya dimasyarakat & aspek-aspek sosial yang terkait. Sumber data, dua macam sumber data sekunder yang merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka. Metode analisa data yaitu metode kualitatif yuridis dengan cara mengkualifikasi data dan tidak menggunakan rumus statistik. Hasil pembahasan yaitu UUPK dapat dikatakan sebagai bagian dari aturan hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai  konsumen. Upaya menyelesaikan  sengketa  ganti  kerugian  bisa dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang    dilakukan  dengan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen,  yaitu  prosedur yang  cepat,  menghemat  waktu  dan  biaya  dalam  menyelesaikan  perkara. Saran perlunya edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum dalam upaya meningkatkan pengetahun & pemahaman pelaku usaha & konsumen, peningkatan pengawasan pelaksanaan UUPK yang melibatkan banyak pihak, mendesaknya  revisi UUPK agar perlindungan konsumen yang adil, bermamfaat serta berkepastian hukum terwujud, melindungi seluruh warga negara sesuai amanah UUD 1945.
KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT PESISIR PONJALAE, PALOPO: SEBUAH ANALISIS PERSPEKTIF GENDER Irayanti Nur; Chece Djaffar
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol 30, No 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL
Publisher : Department of Accounting Education, Faculty of Teacher Training and Education Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jpis.v30i2.12235

Abstract

Gender equality is a situation for women and men to take the same status, in order to fully realize their human right. It has the same potential both men and women regarding to the all aspects in their life, including for fisherwomen. This study aims to (1) describe the social culture of the coastal communities of Ponjalae where the fisherwomen lives and (2) identify gender equality and the role of women to get education opportunity. This is a case study research where the informants are the fisherwomen in the coastal communities of Ponjalae, Palopo. Interactive data analysis are performed in this research. Findings indicate that fisherwomen and their children have restricted access to get education related to economic difficulties. In line withthe previousfinding, there is a misleading social stigma to the proper position of women at home. Based on the results of this study, it could recommend for government through their policies which could improve the opportunity for getting an education, especially forfisherwomen to promote gender equality.
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN PADA UPT SMA NEGERI 1 LUWU UTARA Irayanti Nur; Suparman Mannuhung
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v5i2.1327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan antara hak dan kewajiban seorang guru, dan untuk memiliki dasar pengetahuan dan rasa tanggung jawab yang besar menjadi seorang guru yang profesional serta mengerti dan memahami apa dan bagaimana hak dan kewajiban menjadi seorang guru yang profesional.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu gabungan dari pendekatan normatif dan empiris. Normatif empiris merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta literatur lainya, dan penelitian ini juga melakukan sistem wawancara di UPT SMA Negeri 1 Luwu Utara demi untuk memperoleh sampel terkait objek penelitian, analisis data yang digunakan yaitu kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasa undang-undang no 14 tahun 2005 tentang hak dan kewajiban seorang guru dan dosen maka dihasilkan simpulan yakni (1) bahwa berdasarkan undang-uandang guru dan dosen guru wajib melaksanakan tanggung jawabnya yaitu mencerdaskan muridnya (2) berdasarkan hak guru, guru harus mendapatkan penghasilan yang layak serta jaminan kesehatan dan rasa aman sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, dalam hal ini untuk kesejahteraan, hak dan kewajiban guru yang adil dan sejahtera.
PENGARUH PERDEBATAN IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT), EQ (EMOTIONAL QUOTIENT) DAN SQ (SPIRITUAL QUOTIENT) DALAM PERKEMBANGAN IPTEK DAN HUKUM ISLAM Irayanti Nur; Mustari Mustafa; Muhaemin Latif
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memicu perdebatan signifikan mengenai peran kecerdasan manusia dalam beradaptasi dan membentuk kemajuan tersebut. Studi ini mengeksplorasi dampak tiga aspek kunci kecerdasan—Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ)—terhadap evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan perspektif interdisipliner untuk menganalisis interaksi antara ketiga kecerdasan ini dan kontribusinya terhadap kemajuan teknologi. Temuan ini mengungkapkan bahwa IQ mendorong inovasi teknis, EQ memastikan interaksi manusia yang harmonis, dan SQ memberikan pedoman moral untuk pembangunan berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi yang seimbang antara IQ, EQ, dan SQ sangat penting untuk mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan seperti ini menumbuhkan paradigma holistik yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis namun juga mendorong penerapan kemajuan teknologi yang etis dan bermakna dalam masyarakat.