Garuda - Garba Rujukan Digital

Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi Ahmad Sadzali
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.341-375

For ages, the relationship between state and religion in Indonesia is always become a controversy, and the tension were getting higher in the early period before the declaration of independence. This article discusses how the controversy was occurred within period of Constitution making, and its influence in the text of Constitution, amendment or replacement of the Constitution. The debate on the issue of state and religion were focused on weather Indonesia would become a religious state (Islamic state) or secular state. The issue was consciously repeated in the event of amendment or replacement of Constitution. The implication of the discourse between state and religion lead to the gentlemen agreement on Pancasila, which one of the principles is “Believe in one God”. Therefore, the principle is reflected in Constitution such as recognition of certain religions; equality among the officially recognized religions; guaranteeing of freedom of religion; human rights protection which consider religious values; and developing national education system that based on religious aspect. Abstrak Polemik tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia sesungguhnya telah berlangsung lama, dan semakin meningkat tensinya pada saat kemerdekaan Indonesia sedang dipersiapkan. Artikel ini membahas bagaimana polemik itu berlangsung dalam kaitannya dengan pembentukan dan perubahan Konstitusi, dan bagaimana pula implikasinya pada Konstitusi yang dibentuk, diganti, dan diamandemen. Dalam artikel ini ditunjukkan, polemik hubungan agama dan negara berlangsung sengit pada masa persiapan kemerdekaan, atau jika dikaitkan dengan Konstitusi berarti pada saat Konstitusi pertama sedang dirumuskan. Polemik itu berkutat pada perdebatan apakah Indonesia menjadi negara agama (Islam) ataukah negara yang tidak didasarkan pada agama tertentu. Polemik semacam ini ternyata kembali berulang pada saat Konstitusi diganti dan diamandemen. Pada perkembangannya, polemik ini berimplikasi pada lahirnya kesepakatan mulia berupa Pancasila, di mana negara didasarkan salah satunya pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam isi atau batang tubuh Konstitusi, kesepakatan semacam ini menimbulkan implikasi turunannya berupa pengakuan negara terhadap eksistensi agama tertentu; perlakuan secara sama terhadap semua agama yang diakui; pemberian jaminan kebebasan penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama; pengakuan dan penghormatan hak asasi yang mempertimbangkan nilai-nilai agama; dan pengembangan pendidikan nasional yang berbasis dan berorientasi pada peningkatan aspek spiritual keagamaan.

Huququ al-Malakiyah al-Fikriyah fi al-Islam Ahmad Sadzali
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 2. No. 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol2.iss1.art1

Akal merupakan salah satu anugerah terpenting bagi manusia yang diberikan oleh Allah. Perkembangan akal manusia telah menghantarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat signifikan. Akhirnya, produk akal menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, bahkan memiliki nilai ekonomis. Maka inilah yang kemudia dikenal dengan kekayaan intelektual. Karena nilainya itulah maka kekayaan intelektual membutuhkan suatu perlindungan agar tidak disalahgunakan. Dewasa ini, studi tentang hak kekayaan intelektual menunjukkan geliat yang cukup baik. Tulisan ini mencoba untuk memperkaya perspektif bagi studi-studi tentang hak kekayaan intelektual, dengan meneliti pandangan Islam terhadap hak kekayaan intelektual. Sebab selama ini studi tentang hak kekayaan intelektual sebagian besar masih didominasi oleh perspektif Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hak kekayaan intelektual mengandung konsep hak, konsep kepemilikan, konsep pemikiran, serta konsep harta di dalam Islam. Dengan mengkaji konsep-konsep ini, maka terlihat jelas bahwa hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan di dalam syariat Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai harta atau yang memiliki nilai ekonomis. Dengan begitu, kekayaan intelektual juga termasuk dalam kategori sesuatu yang dapat dimiliki, sehingga membutuhkan perlindungan atas hak-hak kepemilikan. Namun meski demikian, syariat Islam juga menganjurkan agar kekayaan intelektual tersebut tidak selalu dinilai dari aspek materi saja, melainkan juga dari aspek immateri seperti keberkahan, sehingga dapat mendatangkan manfaat yang luas bagi kemaslahatan manusia.

Konstitusionalitas Shahifah Madinah Ahmad Sadzali
Millah: Journal of Religious Studies Vol. 18, No. 2, Februari 2019 Aktualisasi Mashlahah pada Ranah Domestik, Muamalah, Budaya, dan Dasar
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol18.iss2.art3

Sebagai agama yang memiliki karakter universal, sudah semestinya ajaran-ajaran Islam tetap eksis di dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pada hukum tata negara. Shahifah Madinah adalah bukti sejarah yang sangat otentik bahwa Islam tidak absen dalam aspek tata negara. Shahifah Madinah menjadi dasar hukum dalam hubungan dan interaksi sosial di tengah penduduk Madinah di masa Rasulullah SAW. Penelitian normatif dengan pendekatan analisis teoritis ini mencoba menilai Shafihaf Madinah dari perspektif teori-teori konstitusi modern. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah Shahifah Madinah layak untuk disebut sebagai sebuah konstitusi ataukah tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Shahifah Madinah dapat disebut sebagai sebuah konstitusi dalam bentuknya yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pada konteks ketika itu. Substansi konstitusionalisme sudah terkandung sangat jelas di dalam Shahifah Madinah. Meskipun memang harus diakui, jika dibandingkan dengan konstitusi modern, Shahifah Madinah masih belum lengkap.Kata Kunci: Konstitusionalitas, Shahifah Madinah, Kontekstualisasi, Hukum Tata Negara Islam

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf Ahmad Sadzali; Dian Kus Pratiwi; Saifudin
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 15 No 1 (2022): Al Awqaf : Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.115

Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is one of the reform products that have received the attention of many researchers. This paper examined the Waqf Law from the perspective of Pancasila, namely to answer whether the values of Pancasila have been actualized in it. This research is a juridical-normative study, by analyzing the contents of Waqf Law with the parameters of Pancasila values in the legislation. The results show that the values of Pancasila are well actualized in Waqf Law. The actualization of Pancasila values is contained in in every norm of Waqf Law.

PREFERENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM ASPEK KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI: TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Ahmad Sadzali; Muhammad Saleh; Aulia Rachman Eka Putra
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract This research aims to identify and analyze the policy problems of the Central Government and Regional Governments in the aspect of family resilience during the pandemic and to identify and analyze the policy preferences of the Central Government and Regional Governments in the aspect of family resilience during the pandemic in the perspective of Maqasid Syariah. This research is a normative legal research with descriptive-qualitative analysis. The results are various regulations issued by the central and regional governments in handling the Covid-19 pandemic do not explicitly have coherence on family resilience; and the central government's policy preferences are focused on limiting activities, implementing health protocols and implementing vaccinations, meanwhile local government policy preferences tend to limit activities and do not include education aspects in various policies. If that is viewed from the perspective of Maqasid Syariah, can be concluded in three ways, namely: a) the benefit is not explicitly holistic; b) family resilience is not an explicit priority; and c) inconsistency in the principle of benefit.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problem kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi dan untuk mengetahui serta menganalisis preferensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 secara eksplisit belum memiliki koherensi terhadap ketahanan keluarga. Adapun preferensi kebijakan pemerintah pusat terarah kepada pembatasan aktivitas, penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, preferensi kebijakan pemerintah daerah cenderung pada pembatasan aktivitas dan tidak memasukkan aspek pendidikan di dalam berbagai kebijakannya. Hal tersebut jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, dapat disimpulkan ke dalam tiga hal, yaitu: a) kemaslahatan yang secara eksplisit tidak holistik; b) ketahanan keluarga bukan prioritas yang eksplisit; dan c) inkonsistensi dalam prinsip kemaslahatan.

Analisis Perbandingan Syarat Kualitatif Anggota Majelis Syuro dengan Kriteria Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Ahmad Sadzali
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 4 NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper conducted a comparative study between the qualitative requirements for members of the Syuro Council in Islamic Constitutional Law (Siyasah) and the voter qualifications in the presidential election system in Indonesia. This comparative study is normative research with a literature review. As a result, voter qualifications in general elections in Indonesia have only reached qualifications that are externally administrative in nature and tend to be formal. When compared with the formulation of qualitative-substantive requirements set by Imam Al-Mawardi, voter qualifications in Indonesia still do not reach the qualification aspects of integrity, intellectual capacity, or rhetorical capacity.

Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Muhammad Rizky Lazuardito; Ahmad Sadzali
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 3 MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study discusses the Juridical Analysis of the President's Authority in Appointing the Head of the State Capital Authority. The direct appointment of the Head of the State Capital Authority by the President has opened up the opportunity for regional heads to be appointed by the President again as in the New Order era, where the heads of level I regions were appointed by the President from among the candidates proposed by the Regional People's Legislative Assembly concerned. The formulation of the problem to be examined in this study is what is the position of the head of the IKN authority in the state administration system in Indonesia? And is the president's authority in appointing the head of the IKN authority in accordance with the provisions of the 1945 Constitution? This research is a normative juridical research, the approach is carried out using a statutory approach. The results of this analysis are that the position of the head of the IKN authority in the constitutional system in Indonesia when referring to constitutional provisions can at least refer to the term governor if the IKN is categorized at the provincial level. In addition, the president's authority in appointing the head of the IKN authority based on the provisions of the 1945 Constitution is in accordance with the provisions of the 1945 Constitution, even though the appointment of the Head of the IKN authority is not democratically elected through direct election by the people or people's representatives.

Menyoal Hak Berkampanye Presiden Pada Pilpres 2024 Dari Perspektif Etika Pancasilan Dan Islam Dian Kus Pratiwi; Ahmad Sadzali
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper discusses President Joko Widodo's campaign practices in the 2024 election by highlighting ethical issues from the perspective of Pancasila and Islamic Ethics. As head of state, President Jokowi has a strategic position that demands moral exemplarity, political neutrality, and commitment to social justice. In practice, Jokowi on the one hand shows a positive attitude by rejecting the politicization of identity, religion, and intolerance that have the potential to damage the unity of the nation. However, on the other hand, his statement that the president is allowed to campaign and take sides, support for his son's candidacy as a vice presidential candidate, and the massive distribution of social assistance during the election period have raised ethical criticism. From the perspective of Pancasila Ethics, these steps cause conflicts with popular values, social justice, and the principle of unity. Meanwhile, Islamic Ethics which emphasizes justice ('adl), trust, honesty (ṣidq), and leadership that is beneficial to the ummah considers that these practices have the potential to contain conflicts of interest and obscure the mandate of office. Thus, President Jokowi's campaign reflects the dialectic between efforts to maintain political stability and national unity with ethical problems related to neutrality, justice, and leadership morality. This study emphasizes the importance of Pancasila and Islamic ethics as normative guidelines in maintaining the integrity of Indonesian democracy.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search