Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Gloria Justitia
Feronica Masuli
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EVALUASI PENGGUNAAN ISTILAH HUKUM DALAM DRAF AKTA AUTENTIK Feronica Masuli; Lidwina Maria T.; Sri Hapsari Wijayanti
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 03 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v2i03.1907

Abstract

Penelitian mengenai berapa banyak istilah dalam draf akta autentik, yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, yang tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia atau berapa banyak istilah yang sudah seharusnya berubah, tapi belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkesesuaian penggunaan istilah hukum dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dibandingkan dengan istilah baku menurut kaidah Bahasa Indonesia. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara kepada tiga orang notaris di wilayah kerja Jakarta.Dari 185 draf akta autentik yang diteliti, ditemukan 1.200 istilah yang dipakai dalam akta tersebut. Istilah-istilah tersebut lalu dicek kembali dan diperoleh 1.026 istilah yang khusus dipakai dalam hukum agraria atau pertanahan. Ditemukan 22,12% istilah dalam akta autentikyang dibuat oleh atau di hadapan notaris belum baku sesuai dengan aturan dalam Bahasa Indonesia.
PENGARUH SANKSIPENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA Gunawan inverno; Feronica Masuli
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 03 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i03.1937

Abstract

Banyak kegiatan illegal fishing yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, baik secara ekonomi dan terganggunya ekosistem kelautan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal pelaku yang kemudian menjadi kontrovesial karena terdapat pro dan kontra. Penulis kemudian melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sanksi pidana tambahan berupa penenggelaman kapal terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris.Metode perolehan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka. Metode analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pidanatambahan berupa penenggelaman kapal terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Dalam aspek hukum, pemerintah telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus illegal fishing yang terungkap dan intensifnya patroli di WPPNRI sehingga banyak kapal yang tertangkap tangan. Walaupun jumlah kasus masih cukup tinggi, tetapi dampak dari penegakan ini sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan. Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, terdapat 5 pengaruh sanksi penenggelaman terhadap kapal pelaku illegal fishing di Indonesia. Jumlah kasus inkracht meningkat dan jumlah SP3 menurun. Jumlah kapal yang dimusnahkan mengalami peningkatan pesat mulai tahun 2015. Produksi domestik bruto (PDB) perikanan di 2015 meningkat 8,35%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 7,03%, dan hingga kuartal II 2017 terjadi peningkatan sebesar 7,08% Nilai tukar nelayan meningkat dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada tahun 2017. Konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan dari 35,21 Kg/Kapita/ Tahun pada tahun 2013 menjadi 43,88 Kg/Kapita/Tahun atau meningkat 8.67 Kg.
Law Counseling and English Language Training for the Purpose of Overseas Traveling for High School Students in Tangerang Regency Feronica Feronica; Stephanus D. Prastianto; David Wijaya
MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (Terbit November 2017)
Publisher : Institute for Research and Community Services

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/mitra.v1i1.9

Abstract

This community service program is motivated by a number of incidents that have befallen Indonesian citizens staying abroad. Most of the cases could be attributable to one single factor: the lack of information about the rules and regulations in the foreign country. This lack could have been compensated by requesting for consular assistance from the local KBRI (the Indonesian Embassy) or KJRI (the Indonesian Consul General) as well as getting information from the local citizens. This activity is done to High School Grade 3 students because after graduating from high school they have an opportunity to go abroad, either to continue education, work, or for recreation. By providing legal counseling and English training they will be better prepared if the plan to go the country is done. The method employed in this program was providing counsel to Indonesian citizens on the roles of KBRI and KJRI as well as instruction on useful English expressions that they will need if they are involved in any incidents in another country. This program was effective as the target participants were the twelfth-grade students who might want to go abroad for a number of reasons such as studying, working or going on vacation. It took place in the Tangerang Regency, the province of Banten, where such program had never been provided for the participants. It is suggested that future programs should include simulations and role plays, e.g. talking to immigration officers in a foreign country.
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN) Erica Flora; Feronica Feronica
Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920

Abstract

Pemberian hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tengah menjadi persoalan menarik terkait perlindungan anak karena kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah yang tinggi setiap tahunnya berdasarkan data SIMFONI PPA. Dalam penelitian ini, penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: apakah pemberian restitusi wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana penerapan terhadap pemenuhan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Penelitian ini mengambil 6 (enam) putusan pada tahun 2018-2021 tentang kasus tindak pidana pencabulan yang memposisikan anak sebagai korban sebagai data untuk membandingkan penerapan pemberian restitusi terhadap anak korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif. Berikut hasil penelitian yang telah penulis temukan: Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan hak dari anak korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Permohonan restitusi dapat diajukan pada saat sebelum putusan atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pemberian restitusi terhadap anak korban tidak bersifat fundamental. Selanjutnya, penulis menemukan adanya perbedaan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Pada tiga putusan anak korban memperoleh restitusi dan tiga putusan lainnya tidak memberikan sanksi kepada pelaku untuk membayar restitusi karena restitusi baru diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau permohonan restitusi sejak awal tidak diajukan oleh korban. Majelis Hakim memegang prinsip prosedural dan tidak melihat dari aspek perlindungan anak.
Implementation of Legal Protection for Commercial Sex Workers Experiencing Violence Diva Josephina; Feronica
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7588

Abstract

Prostitution is often referred to as a “victimless crime,” overlooking the various forms of violence that a Commercial Sex Worker (CSW) may experience while performing their work. The social stigma attached to CSWs as “immoral” individuals exacerbates this situation, causing them to frequently receive unfair treatment from law enforcement when they become victims of criminal acts. This study discusses the implementation of legal protection for CSWs in accordance with the laws applicable in Indonesia. Prostitution practices implicitly fulfill elements of employment because they involve the sale of services for income generation. However, this work is considered contrary to the moral norms stipulated in Article 52, paragraph (1), of Law Number 13 of 2003 on Manpower, which results in CSWs not being recognized as workers in an employment relationship. On the other hand, several regions, such as DKI Jakarta, Tangerang City, and Aceh, criminalize prostitution through Regional Regulations, further weakening the legal standing of CSWs.This research employs an empirical juridical method by interviewing two individuals working as CSWs in South Tangerang, supported by secondary data from legislation and relevant literature. Legal protection for CSWs can be found under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. However, such protection largely depends on the willingness of CSWs to report themselves as victims, which is often hindered by fear of stigma and re-victimization. This condition places CSWs in a legal vacuum, leaving them without effective protection.
Co-Authors David Wijaya Diva Josephina Erica Flora Gunawan inverno Lidwina Maria T. Prastianto, Stephanus D Sri Hapsari Wijayanti