Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia) Erie Hariyanto, Erie Hariyanto
JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Vol 12, No 2 (2007): MADUROLOGI 2
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erie Hariyanto (penulis adalah pengampu matakuliah Hukum Pidana jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Alumni Magister Hukum Universitas Islam Malang) Abstrak: Carok berada dipersimpangan jalan antara tradisi yang harus dilakukan demi membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat, sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara karena tergolong tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Apabila terjadi pertentangan antara hukum negara (State Law) dengan hukum yang ada dalam suatu masyarakat (Folk Law), selama kebudayaan (Tradisi) tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka maka pelaksanaannya bisa diteruskan dan dilestarikan. Bagaimana dengan Carok, dalam tulisan ini akan diungkap kaitannya dengan sosiologi hokum dan  perkembangan masyarakat madura dewasa ini. Kata kunci: carok, Hukum Pidana, Budaya Madura
CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia) Erie Hariyanto, Erie Hariyanto
KARSA: Journal of Social and Islamic Culture MADUROLOGI 2
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v12i2.141

Abstract

Erie Hariyanto (penulis adalah pengampu matakuliah Hukum Pidana jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Alumni Magister Hukum Universitas Islam Malang) Abstrak: Carok berada dipersimpangan jalan antara tradisi yang harus dilakukan demi membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat, sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara karena tergolong tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Apabila terjadi pertentangan antara hukum negara (State Law) dengan hukum yang ada dalam suatu masyarakat (Folk Law), selama kebudayaan (Tradisi) tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka maka pelaksanaannya bisa diteruskan dan dilestarikan. Bagaimana dengan Carok, dalam tulisan ini akan diungkap kaitannya dengan sosiologi hokum dan  perkembangan masyarakat madura dewasa ini. Kata kunci: carok, Hukum Pidana, Budaya Madura
CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia) Erie Hariyanto Erie Hariyanto
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture MADUROLOGI 2
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v12i2.141

Abstract

Erie Hariyanto (penulis adalah pengampu matakuliah Hukum Pidana jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Alumni Magister Hukum Universitas Islam Malang) Abstrak: Carok berada dipersimpangan jalan antara tradisi yang harus dilakukan demi membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat, sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara karena tergolong tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Apabila terjadi pertentangan antara hukum negara (State Law) dengan hukum yang ada dalam suatu masyarakat (Folk Law), selama kebudayaan (Tradisi) tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka maka pelaksanaannya bisa diteruskan dan dilestarikan. Bagaimana dengan Carok, dalam tulisan ini akan diungkap kaitannya dengan sosiologi hokum dan  perkembangan masyarakat madura dewasa ini. Kata kunci: carok, Hukum Pidana, Budaya Madura
POTENSI SENGKETA DALAM PENGADAAN FOOD TRAY IMPOR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): TINJAUAN ARBITRASE SYARI'AH TERHADAP KEHALALAN DAN ETIKA BISNIS Zahroh, Zahrotul Laila; Moh. Humaidi, Moh. Humaidi; Erie Hariyanto, Erie Hariyanto; Rudy Haryanto, Rudy Haryanto; Fadllan, Fadllan; Zahroh, Zahrotul
JSE: Jurnal Sharia Economica Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/rgsedw32

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic government policy to improve the nutritional quality of students. One important component in its implementation is the procurement of food trays as a means of food distribution. However, the procurement of imported food trays from non-Muslim countries raises potential disputes related to product halal certification, business ethics, and compliance with public procurement regulations. This study aims to identify potential disputes in the procurement of imported food trays for the MBG program and examine the relevance of sharia arbitration as a dispute resolution mechanism. This study uses a normative qualitative method with a conceptual and legislative approach, through document analysis, DSN-MUI fatwas, and academic literature related to sharia economics and public procurement. The results of the study indicate that disputes may arise due to non-compliance with halal standards, non-transparent procurement practices, and the weak integration of sharia arbitration in contracts. Sharia arbitration, through institutions such as BASYARNAS, has great potential to resolve disputes fairly, quickly, and in a manner that is oriented towards the public interest.