Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
alip rahman
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR alip rahman
Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v7i1.1105

Abstract

ABSTRACTThe presence of a wide range of financial institutions is a form of progress in community economic development, Fiduciary itself is an old term that has been known in the Indonesian language. According to Law No. 42 of 1999 About Fiducia is also called "handover of property rigths in trust". Contructions fiduciary of property rights on goods belonging to the debtor to the creditor being physical control over the goods that remain in debtors (constitutum Possesorium) with the proviso that when borrowers repay their debts, then creditors must restore the property rights over the goods to the debtor , How is the implementation of the provision of credit to the  motor vehicle  laws pertaining of fiduciary?. and how is the settlement of bad loans againts collateral of motor vehicles with fiduciary?. The method used to solve this problem is a normative juridical approach is the approach to the understanding of the science of law or juridical aspects of the effective  credit agreement with the guarantee of a motor vehicle. Bank in providing pasilitas credit to customers (borrowers) should pay attention to in terms of prudence and the extension of credit by the bank to the debtor does not just happen, but it should do the information on prospective debtors by using some of the principles, with the aim of reducing the risks that will occur at a later time. The steps taken in securing bank credit, in essence, can be classified into two, namely the securing of preventive and repressive security. Preventive security safeguards are taken to prevent the credit crunch. While the repressive security safeguards are taken to complete the credits have experienced ketidaklancaran or congestion (debius) .With this, the credit protection is essentially to minimize the risk, even at eliminating the risks that may arise or has arisen or occurred. Keywords: Effectiveness, the Credit Agreement, Motor Vehic
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH Alip Rahman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.035 KB)

Abstract

Rekonstruksi hukum meliputi tiga dimensi yaitu substansi, struktur dan kultu. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan revitalisasi hukum dengan memperhatikan aspek menyeluruh struktur hukum yang ada. Kondisi ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan penegakan suatu hukum yang tujuannya berintikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dimana posisi keadilan harus mampu menjadi yang pertama dari pada suatu kepastian hukum dan kebermanfaatnnya. Pelaksanaan akad murabahah saat ini sudah banyak dilakukan oleh para pelaku ekonomi, kegiatan ini merupakan dari usaha ekonomi syariah atau perbankan syariah, yang secara hukum eksistensinya telah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur seluruh pelaksanaan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah/Perbankan Syariah yang berlaku Indonesia.Tujuan dilaksanakanya penelitian ini ialah untuk memperoleh proses penyelesaian masalah atau sengketa terkait akad Murabahah. Pada kasus ini peneliti ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber hukum utama pada penyelesaian masalah mengenai sengketa murabahah adalah akad serta konsistensi dalam menjalankan akad itu sendiri. Dalam praktek peradilan penyelesaian masalah sengketa dalam akad murabahah telah sesuai/tidak menyalahi aturan, hanya saja dalam proses pelaksanaan akad tersebut diketahui atau tidak dengan kualitas pemahaman yang berbeda-beda, maka proses perjanjian itu tidak seutuhnya diimplementasikan sesuai dengan kaidah dan norma hukum ekonomi islam. Kata Kunci: Akad Murabahah, Sengketa
Co-Authors