<![CDATA[Pemeriksaan BPK yang bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaankeuangan negara merupakan merupakan tugas yang memerlukan integritas yangtinggi, pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa integritas, kenyataanbanyak dijumpai pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah diIndonesia tidak sesuai dengan aturan, pembuktian lain yang perlu dipertanyakan,bahwa hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadaplaporan keuangan pemerintah daerah justru pada pemda tersebut masih banyakkasus-kasus korupsi.Pada dasarnya penilaian atas laporan keuangan didasari : Kesesuaian denganStandar Akuntansi Pemerintah; Pengungkapan yang memadai; Kepatuhan terhadapketentuan perundang-undangan; Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI);Berdasarkan kenyataan di atas kita perlu mengkaji sampai sejauhmana pemeriksaandilakukan apakah sudah sesuai dengan aturan dan pemeriksa memiliki integritasyang tinggi ?Bila pemeriksanaan telah dilakukan sesuai dengan kreteria dimaksud makakecil kemungkinan akan terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangannegara. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa opini yang diberikan oleh BPKtidak seluruhnya tidak sesuai aturan, namun ada beberapa oknum yang melakukanpemeriksaan yang tidak memiliki Integritas baik pada oknum yang memeriksamaupun oknum yang diperiksa. Oleh karena itu penulis menyarankan pembinaanterus menerus terhadap sikap dan perilaku dalam bekerja sehingga sasaran kerjapemeriksaan BPK tercapai sesuai yang telah ditentukan dan pelaksanaan sesuaiaturan yang berlaku sehingga sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik,diciptakan suatu sistem kerja yang dapat mempengaruhi ketaatan, kepatuhan dalampelaksanaan tugas sehingga pembinaan mental saja tidak cukup, diperlukan jugasuatu peningkatan penggunaan sistem yang tidak memberikan peluang untukmelakukan penyimpangan.]]>
