YUSWAR - EFFENDY
Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR) YUSWAR - EFFENDY
JURNAL ILMIAH MANAJEMEN & BISNIS Vol 13, No 1 (2013): General Management
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.932 KB) | DOI: 10.30596/jimb.v13i1.107

Abstract

Pemeriksaan BPK yang bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut. Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis.  Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik.