Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Legalitas: Jurnal Hukum
M. Zen Abdullah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERBITAN CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PERMASALAHANNYA PADA LEMBAGA PERBANKAN M. Zen Abdullah
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 8, No 2 (2008): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.02 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v8i2.243

Abstract

As a financial institution that has a strategic role in the national economic growth, a bank should be managed professionally, rationally and accountably in addition to having strong commitment to protect its customers from any wrong doing. In order that banking system is sound, dynamic, profesional and accountable,banks should operate under several principles such as prudentiality, safety, profitability and efficiency.
Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia M. Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.246

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan dikatagorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serius terhadap seseorang atau lebih, kerugian terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang atau lebih, penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi, dan penggunaan atau ancaman yang menggunakan senjata api dan bahan peledak.Meningkatnya gerakan aksi terorisme akhir- akhir ini, yang ditandai terjadinya seretetan ledakan bom pertama kali terjadi di Bali tahun 2002, hotel JW Marriot, Kedubes Australia, hotel Rizt Carlton, Plaza Sarinah Thamrin tahun 2016, Kampung Melayu Jakarta, Medan, Surabaya hingga yang teranyar terjadi didepan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan pada Minggu pagi tanggal 28 Maret 2021. Rentetan peristiwa pengeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.Tindak pidana terorisme sangat menganggu keamanan, ketertiban dan kesejahtraan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah- langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktik, dari hasil analisis yuridis terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial yang dapat menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat disalah-gunakan dalam penerapannya, yang dirasakan dapat memperkosa hak- hak azasi manusia.
Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Abdul Gani; M. Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.379

Abstract

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah mengatur pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Perlu optimalisasi penyelenggaraan pendaftaran tanah atas hak guna usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dengan dilakukan revitalisasi pendaftaran tanah.  Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis pentingnya dilakukan revitalisasi pendaftaran tanah, faktor penghambatnya, dan  solusi mengatasi faktor penghambat revitalisasi pendaftaran tanah hak guna usaha atas tanah perkebunan kelapa sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mendukung penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori yaitu : Teori Kewenangan. Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan kategori live case study. Saran, kewajiban mendaftarkan perolehan hak tanah bagi badan hukum dalam pelaksanaannya harus diberikan sanksi yang jelas sebagai efek jera bagi perusahan perkebunan kelapa sawit agar tujuan yang hendak dicapai dalam pendaftaran tanah terwujud, dan penyelenggaran revitalisasi pendaftaran tanah perlu didukung dengan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian ATR/BPN begitu pula dengan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan harus update dengan setiap perubahan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terkendala dalam input data hak guna usaha pada Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, serta dilakukan monitoring dan evaluasi tata kelola dan digitalisasi warkah hak guna usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Co-Authors Abdul Gani