Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Ilomata International Journal of Social Science International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an Priviet Social Sciences Journal Sinergi International Journal of Law Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Islamic Law and Legal Studies Pamulang Law Review
Amin Songgirin
universitas Pamulang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
The Wife’s Act of Refusing to Have an Intimate Husband (Equity, Sociological and Health Study) Amin Songgirin
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.597 KB) | DOI: 10.29240/alquds.v5i2.2603

Abstract

This paper discusses the hadith cursing angels against wives who do not want to be invited to bed. In discussing it, the author uses an equality approach, a sociological and health perspective. The problem of the bed is an important problem in the household because such rituals are a form of obedience and fulfillment of the rights of both parties as well as a form of worship. Angels act against a wife who refuses the husband's invitation to bed, even when she is menstruating. On the other hand, the husband also sins if his wife asks to make out, but the husband refuses, even though the reason is busy doing worship. So on the matter of the bed, there must be equality between husband and wife, because in addition to the purpose of physic (zahir) goodness, it is far from that to build inner (bathin) pleasure, namely sakinah, mawaddah wa rahmah. In essence, marriage is worship, so it must be interpreted as jima' as a form of worship, not as coercion or oppression. "Hunna libāsun lakum, wa antum libāsun lahun" "You are clothes for them, so they are clothes for you".
ZAKAT FOR BUSINESS INVESTMENT AS SOCIAL SECURITY Amin Songgirin; Rizky Dwi Pradana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8036

Abstract

Zakat merupakan ibadah māliyah ijtima’iyyah(harta sosial) yang memiliki posisi signifikan, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, dalam rukun Islam yang lima (rukun Islam ke tiga), zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi. Kedudukan, fungsi dan tujuan zakat sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Pasal 34 mengamanahkan sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Potensi zakat di Indonesia apabila dioptimalkan sebesar Rp. 217 triliun rupiah dalam satu tahun. Potensi ini bisa didistribusikan sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyat golongan tidak mampu. Agar tetap berjalan, terus berkembang dan berkelanjutan, penyaluran dana zakat melalui pendekatan investasi usaha. Untuk mengoptimalkan pendapatan zakat, maka pemerintah membuat regulasi melalui undang-undang, setiap orang Islam yang sudah wajib menunaikan zakat secara otomatis mendapat tagihan dan harus membayar di Badan Pengelola Zakat Nasional. Badan Pengelola Zakat Nasional selanjutnya membantuk lembaga usaha (Badan Usaha Zakat), kemudian menginvestasikan dana zakat tersebut pada sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan dan perdagangan. Hasil Badan Usaha Zakat selanjutnya didistribusikan kepada kelompok yang berhak mendapatkannya sebagai jaminan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, jaminan hari tua, dan lain-lain.Zakat merupakan ibadah māliyah ijtima’iyyah (harta sosial) yang memiliki posisi signifikan, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, dalam rukun Islam yang lima (rukun Islam ke tiga), zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi. Kedudukan, fungsi dan tujuan zakat sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Pasal 34 mengamanahkan sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Potensi zakat di Indonesia apabila dioptimalkan sebesar Rp. 217 triliun rupiah dalam satu tahun. Potensi ini bisa didistribusikan sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyat golongan tidak mampu. Agar tetap berjalan, terus berkembang dan berkelanjutan, penyaluran dana zakat melalui pendekatan investasi usaha. Untuk mengoptimalkan pendapatan zakat, maka pemerintah membuat regulasi melalui undang-undang, setiap orang Islam yang sudah wajib menunaikan zakat secara otomatis mendapat tagihan dan harus membayar di Badan Pengelola Zakat Nasional. Badan Pengelola Zakat Nasional selanjutnya membantuk lembaga usaha (Badan Usaha Zakat), kemudian menginvestasikan dana zakat tersebut pada sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan dan perdagangan. Hasil Badan Usaha Zakat selanjutnya didistribusikan kepada kelompok yang berhak mendapatkannya sebagai jaminan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, jaminan hari tua, dan lain-lain.
RELEVANSI AL-WALĀ’ DALAM MEMBELA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN PERBUDAKAN Amin Songgirin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.664 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2217

Abstract

ABSTRACTAl - Walāadalah peristilahan yang dipergunakan untuk menyebutkan seseorang yang memerdekakan hamba sahaya (budak), merupakan satu sebab orang mendapatkan warisan. Persoalan pemerdekaan hamba sahaya sebagai suatu sebab mendapat warisan hampir tidak diperhitungkan lagi dalam realitas kehidupan saat ini, hanya terbatas dalam perbincangan akademik saja tidak menembus kepada nilai-nilai sosial. Karena persoalannya tertumpu pada kenyataan, bahwa perbudakan sudah selesai. Namun bila memandang walā’ kepada susbtansi yang ingin disampaikan, sesungguhnya dalam sistem kewarisan Islam salah satu visinya adalah penghapusan perbudakan dengan jalan persaudaraan ( muakhah ). Mengapa demikian? Karena dalam pemerdekaan hamba sahaya ( al - Walā’ ) antara dua orang menjadi saudara. Apabila seorang budak dimerdekakan dan tidak mempunyai keturunan bisa mewariskan hartanya. Inilah nilainilai sosial yang ingin diangkat, agar hartawan dengan kekuatannya bisa menyelesaikan persoalan perbudakan. Bila memandang terhadap nilai “hak waris”, rasanya mustahil saat ini walā’ mendapatkan haknya. Tetapi bila memandang nilai “sosial”, maka makin banyak jiwa-jiwa dimerdekakan dari sistem perbudakan. Kata Kunci : al-Walā, Hamba Sahaya, Waris Islam, Hukum Waris, Perbudakan Modern.
THE URGENCY OF CADRE EDUCATION SYSTEM AT DARUNNAJAH CIPINING ISLAMIC BOARDING SCHOOL Amin Songgirin
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 19, No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v19i2.3867

Abstract

The orientation of Darunnajah Cipining Islamic Boarding School cadre program is to give birth to the best/selected human group, becoming a core force or backbone to defend, support and advance the Darunnajah Cipining Islamic Boarding School called Asḥāb al-Najāh. The results of the regeneration process are cadres who have integrity, loyalty, are dedicated, moveable, capable, reliable and militant to realize the ideals of the pesantren and maintain the sustainability of the institution until the Day of Judgment. In the cadre system research at Darunnajah Cipining Islamic Boarding School, using a qualitative approach based on the philosophy of phenomenology, through deep appreciation. The qualitative method tries to understand and interpret the meaning of an event of human behavior interaction in a particular situation according to the researcher’s perspective. This approach is directed at the background and the whole individual and does not isolate individuals or institutions into variables or hypotheses, but sees it as part of a whole. The results of this study are the cadre education system at Darunnajah Cipining Islamic Boarding School, which since its establishment has implemented a 16-year compulsory education for cadres, and forges its cadres through education, both formal and direct life practice activities, through training and assignments. Cadre formation in Darunnajah Cipining Islamic Boarding School as a cycle that continues to spin with gradations with several stages. Cadre education is an investment in knowledge, skills and attitudes towards students
TAFS?R AL-QURAN DENGAN AL-QURAN Amin Songgirin
Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an Vol. 21 No. 01 (2021): Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an
Publisher : Universitas PTIQ Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.494 KB) | DOI: 10.53828/alburhan.v21i01.221

Abstract

This paper describes the interpretation of the Koran with the Koran which is the earliest method of interpretation to emerge and develop. The interpretation of the Qur'an with the Qur'an is one type of interpretation bi al-ma'th?r which includes the interpretation and the interpreter. This type of interpretation is not filled with falsehood, because the source is directly from Allah SWT. The method used in this paper is descriptive analytic method. The interpretation of the Qur'an with the Qur'an uses several methods; Mujmal and Mubayyan (al-Ijm?l wa al-Bay?n); Al-Mu?laq and al-Muqayyad; Takh??? al'-?m; Al-Bay?n bil-Man??q aw bil-Mafh?m; Tafsr Lafzi bi-Lafzi; Tafsr Ma'n? with Ma'n?; Tafsr Usl?b f? yatin bi Uslbi f? yatin al-Ukhr?; Taby?n al-M?jaz bil-Mufa?al; Al-jam'u Baina m? Yatawahhama Annahu Mukhtalif.
Legal Compliance of Education Providers Against Article 53 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2003 Concerning the National Education System (Case Study: M3 Vocational High School) Simamora, Cici Paramitha; Songgirin, Amin
Sinergi International Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): May 2023
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v1i1.42

Abstract

Article 53 paragraph 1 of the 2003 law concerning the National Education System is the absence of compliance caused by internal foundation conflicts so that legal compliance is legal compliance with Education Providers Against Article 53 Paragraph (1) of Law No. 20 Year drafted by Soerjono Sukamto related to Compliance, identification , internalization is not described at all related to SMK M3. Legal compliance was not carried out due to a foundation conflict which has also not received legal certainty to date. The problem in this thesis is how the M3 Vocational High School's Legal Compliance Against Article 53 Paragraph (1) Law No. 20 of 2003 Concerning the National Education System What is the legal standing of M3 Vocational High School Against Article 53 Paragraph (1) Law No. 20 of 2003 concerning the National Education. The research method used is research on the legal standing of the M3 Vocational High School against Article 53 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. The research method used is empirical research using field data. Data analysis was carried out in a qualitative normative way. The results of the study show that the government's indecisiveness towards educational institutions that do not use legal entities is of course based on history, meaning that this M3 school was founded before the foundation conflict was not a new school establishment. According to the author, the government also prioritizes students' rights in pursuing education and indirectly private schools are schools that assist the government in educating the nation's children.
Reinterpretation of the Meaning of Bait Al-Māl: Study of the Compilation of Islamic Law Articles 191 and 171 Letter I Songgirin, Amin
Sinergi International Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): May 2023
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v1i1.43

Abstract

This research discusses the reinterpretation of the meaning of the bait al-māl through a normative-descriptive method with several approaches, namely regulatory analysis, language and double movement theory (looking at the historical background-events and conditions of society), to be seen in the present context. The interpretation of the meaning of the bait al-māl actually places the role and function of the Prophet Muhammad SAW, both as an institution and manager, so that in the present context, the institution is an institution that manages and develops the assets of Muslims, the results are used for the benefit of meeting the basic needs of life and the welfare of the Muslim community. (especially the group of orphans, the poor, the neglected, many in debt due to the basic necessities of life, and ibn sabīl) and non-Muslims. In respect of inheritance for which there are no heirs, the management institution must understand that it represents the eternal nature of the property and the distribution of its benefits is intended only for the welfare of Muslims, as is the nature of inheritance.
Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama Faisal, Fedhli; H. Faisal; Songgirin, Amin
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2415

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak atas harta bersama dan warisan bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama dengan pendekatan legislatif dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan dilakukan dengan itikad buruk tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan, tetapi tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. bersama dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. menyatakan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap berhak atas harta bersama dan warisan. Jika suami meninggal tanpa anak, janda memperoleh seperempat bagian; jika memiliki anak, bagian warisnya menjadi seperdelapan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak mendapat izin pengadilan, janda tetap memiliki hak hukum atas harta bersama dan warisan.
The legal consequences of errors in the determination of heirs in the perspective of the compilation of Islamic law (A study of decision no. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg) Amin Songgirin
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1033

Abstract

This study aims to analyze the errors in the determination of heirs in the Religious Court of Malang Decision Number 0417/Pdt. P/2022/PA.Mlg and examine its legal consequences based on the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This study employs a normative juridical approach by reviewing the provisions of Article 185 of the KHI, various schools of Islamic jurisprudence (madzhab), and Gustav Radbruch’s theory of justice as analytical tools. The findings reveal that the judge’s determination, which classified Applicants II, III, and IV as dzawil arham, constitutes a misjudgment because, normatively, they are entitled to inheritance as substitute heirs. This error leads to legal consequences in the form of the loss of inheritance rights that should have been granted to the descendants of the testator’s sister, potentially creating legal uncertainty and further disputes. From the perspective of fiqh, although the Syafi’ i school rejects the concept of substitute heirs, the Hanafi and Maliki schools recognize the transmission of inheritance rights through both vertical and collateral lines of descent. The KHI accommodates the latter view to realize substantive justice within Islamic inheritance law in Indonesia. This study underscores the necessity of progressive legal reasoning (rechtsvinding) that aligns with maqāṣid al-sharī‘ah, so that judicial decisions are not merely textually grounded but also reflect the values of justice and social welfare.
Wasiat Wajibah and Islamic Inheritance Philanthropy: A Socio-Legal Study In Indonesia Nur Syakirah Binti Mohd Adnan; Rosdiana Rosdiana; ⁠⁠⁠Amin Songgirin; Jejen Jaenudin; Al Fiqri Ardiansyah
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.75

Abstract

This study examines the role of wasiat wajibah as an adaptive mechanism within Islamic inheritance law in addressing the tension between the rigid structure of farā’iḍ and the evolving realities of Muslim family relations. Existing studies largely focus on doctrinal aspects of inheritance law, but overlook how wasiat wajibah operates empirically as a redistributive and philanthropic instrument within contemporary family contexts. Using a qualitative socio-legal approach with a case study design, this research analyzes 27 inheritance cases from Religious Courts in Indonesia, complemented by in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings show that a significant number of cases involve non-genealogical individuals such as adopted children and caregivers who are excluded under classical farā’iḍ despite their substantial social contributions. In response, wasiat wajibah is widely applied as a corrective mechanism, redistributing a portion of the estate to these individuals. While resistance from genealogical heirs remains evident, the majority of cases demonstrate positive social outcomes, including improved welfare and strengthened family cohesion. These results indicate that wasiat wajibah functions not only as a legal instrument but also as a form of intra-family philanthropy grounded in principles of equity and compassion. By integrating maqāṣid al-sharī‘ah, distributive justice, and living law perspectives, this study introduces the concept of affirmative Islamic inheritance philanthropy, demonstrating that Islamic inheritance law can adapt to contemporary social complexities while maintaining normative legitimacy.
Co-Authors Ahmad Reza Hariyadi Al Fiqri Ardiansyah Faisal, Fedhli Fedhli Faisal H. Faisal Jejen Jaenudin Konul Madadzade Nur Sa’adah Nur Syakirah Binti Mohd Adnan Parviz Hasanov Rizky Dwi Pradana Rosdiana Rosdiana Simamora, Cici Paramitha Slamet Riyady