Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH BIAYA PERBAIKAN MESIN DAN BODY KIT TERHADAP HARGA TRANSAKSI PADA SHOWROOM SEPEDA MOTOR BEKAS DI KOTA BIMA Fahdrian Kemala; Lalu Muhammad Umar Al-Faruq
Bisnis-Net Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

BESARAN PENYESUAIAN (ADJUSTMENT) DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH PADA PENILAIAN TANAH PERTANIAN DENGAN LUAS SAMPAI DENGAN 10 HA DI KOTA BIMA TAHUN 2020 Dendy Yuhartono, S.M.; Samba Habib Hauri, S.E.; Fahdrian Kemala, S.E., M.A.
Bisnis-Net Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Fahdrian Kemala
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.848

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta dilakukan uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi dari pembuat kebijakan, sumber daya manusia pelaksana kebijakan, faktor disposisi berupa fokus pimpinan, kebijakan organisasi dan budaya kerja serta faktor struktur organisasi berupa penerapan standar prosedur operasional, koordinasi dan kerjasama antar unit. Faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya yang disebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan, kompetensi dan pengalaman petugas pengelola barang milik negara belum memadai dan beban kerja yang besar, faktor disposisi disebabkan kurangnya kesadaran pemakai barang milik negara dan faktor struktur organisasi berupa belum memadainya pembinaan atasan, koordinasi antar unit belum berjalan dengan baik dan struktur kepegawaian yang bersifat campuran antara PNS dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Non PNS. Peneliti memberikan saran agar Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum meninjau kembali standar operasional prosedur pengelolaan barang milik negara dan menerapkannya secara konsisten, meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan pengelolaan barang milik negara, meningkatkan fungsi pembinaan dari atasan langsung serta mempercepat penerapan jabatan fungsional Penata Laksana Barang.

IMPLEMENTATION OF STATE PROPERTY MANAGEMENT POLICY AT THE SECRETARIAT GENERAL OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA Ahmad Hidayat; Fahdrian Kemala
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 3 No 2 (2022): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2022
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Implementation of policies on the management of state goods at the Secretariat General of the General Elections Supervisory Agency of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine and evaluate the implementation of policies on the management of state property in the General Secretariat of the General Elections Supervisory Agency. The theory used as a reference is the theory of George C. Edward III which states that there are four things that affect the implementation of policies, namely communication, resources, disposition and structure of the bureaucracy. This study uses a qualitative method with eleven informants consisting of officials/employees in the Secretariat General of the General Elections Supervisory Agency and the Provincial General Elections Supervisory Agency, officials within the Ministry of Finance and members of the working group of the Government Accounting Standards Committee. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the policy on the management of state property within the Secretariat General of the General Elections Supervisory Agency has not gone well. The factors that influence the implementation of the policy are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The inhibiting factors are resources, disposition and bureaucratic structure, while communication does not become an obstacle in implementing state property management policies at the Secretariat General of the General Elections Supervisory Agency.

ANALYSIS OF HEMODIALYSIS SERVICE UTILIZATION BY JKN PARTICIPANTS IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA: AN ANALYSIS OF BPJS KESEHATAN CLAIM DATA IN 2023 Indra, Intan Corina; Pujiyanto, Pujiyanto; Kemala, Fahdrian
INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 4 No. 1 (2025): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v4i1.1389

Chronic kidney disease (CKD) has become a serious global health problem with significant socio-economic implications. This study aims to analyze the determinants of the utilization of hemodialysis services for National Health Insurance (JKN) participants in the Special Region of Yogyakarta (DIY) in 2023. The study employs a cross-sectional design to analyze secondary data from the BPJS Kesehatan claim database in 2020, focusing on JKN participants receiving dialysis services at Advanced Referral Health Facilities (FKRTL). Data extraction is followed by analysis using STATA software, which includes univariate and bivariate analyses, multicollinearity and overdispersion tests, model comparison via Akaike Information Criterion (AIC), and multivariate analysis through Poisson regression and Binomial Negative methods. A total of 3,220 participants (0.089%) were enrolled in the study. The highest distribution of participants was in Sleman Regency (36.49%), followed by Bantul (29.53%), and Yogya City (25.96%). From the results of the binomial regression analysis, it was found that the age factor had a significant negative influence (p=0.000) with a coefficient of -0.0046 and an IRR of 0.9954, which means that every increase in age by one year will decrease the frequency of visits by 0.46%. The prevalence of diabetes (3.1%) and hypertension (10.2%) which exceed the national average indicates a high risk factor for CKD in this region is high. The age factor and location of health facilities in SLEMAN Regency significantly affected the frequency, while the segment group, gender, and nursing class rights did not show significant influence.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kemala, Fahdrian
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.848

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta dilakukan uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi dari pembuat kebijakan, sumber daya manusia pelaksana kebijakan, faktor disposisi berupa fokus pimpinan, kebijakan organisasi dan budaya kerja serta faktor struktur organisasi berupa penerapan standar prosedur operasional, koordinasi dan kerjasama antar unit. Faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya yang disebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan, kompetensi dan pengalaman petugas pengelola barang milik negara belum memadai dan beban kerja yang besar, faktor disposisi disebabkan kurangnya kesadaran pemakai barang milik negara dan faktor struktur organisasi berupa belum memadainya pembinaan atasan, koordinasi antar unit belum berjalan dengan baik dan struktur kepegawaian yang bersifat campuran antara PNS dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Non PNS. Peneliti memberikan saran agar Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum meninjau kembali standar operasional prosedur pengelolaan barang milik negara dan menerapkannya secara konsisten, meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan pengelolaan barang milik negara, meningkatkan fungsi pembinaan dari atasan langsung serta mempercepat penerapan jabatan fungsional Penata Laksana Barang.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search