<![CDATA[Majelis Pengawas Pusat Notaris berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Putusan yang dikelurakan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan putusan yang final dan incraht yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya notaris yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, akan dijatuhi sanksi administrative bedasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, karena tidak ada kualifikasi sanksi minimum dan sanksi maksimumyang diatur didalam Undang-Undang jabatan Notaris, sering ditemukan disparitas atau perbedaan yang cukup signifikan didalam penjatuhan sanksi administratif di dalam putusannya.Hal ini terjadi pada kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017. Notaris bernama MB, berkedudukan di Kabuaten Cibinong dan Notaris bernama D, berkedudukan di Kota Bandung. Kedua-duanya dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang melanggar Kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan dinyatakan melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Atas perbuatannyanotaris D dalam Putusannya No. 03/B/MPPN/X/2018 dijatuhi sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan hormat dan Notaris MB dalam Putusan Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 dijatuhi sanksi administrative yaitu pemberhentian sementara selama 3 bulan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap pelanggaran UUJN dan Kode etik dan yang dilakukan Notaris dan pertimbangan MajelisPengawas Pusat Notaris dalam Penjatuhan sanksi kepada notaris dalam Putusan No. 03/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017. Pada1penelitian ini, metode yangdigunakan yaitu secara yuridis normative karena menggunakan data primer sebagai sumberutama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkanpelaksanaan dan permasalahan seputar disaparitas putusan Majelis Pengawas Pusat Notarisdalam penjatuhan sanksi administratif. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan danstudi lapangan, dan Teknik Penyajian Data yang dilakukan secara yuridis kualitatif. Teori yangdipakai penulis menggunakan teori keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwakekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris hanya mengatur hal-haladministraif atau Etik dari profesi notaries saja. Hal ini dapat dilihat bahwa Undang-UndangJabatan Notaris dan Kode Etik Notaris hanya mengatur penjatuhan sanksi administratif dan tidakmengatur sanksi pidana. Dan pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam putusan No.03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017 adalah pertimbangan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh kedua notariss dan fakta-fakta hukum yang muncul didalam persidangan.]]>
