Aula Rosalina
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Aula Rosalina
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penataan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu Kota Batu dengan maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Batu Kota Batu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batu, dan Panitia Pemilihan Kecamatan Batu. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengelompokan, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapat kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan 1) Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu Kota Batu belum berjalan efektif karena masih ditemukan banyak pelanggaran. 2) Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 menurut konsep mashlahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf jika dilihat dari fakta dilapangan belum sepenuhnya memenuhi ketiga unsur yakni kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi dan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum / nash. Karena diantara ketiga unsur tersebut berdasarkan data yang diperoleh dilapangan hanya pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum / nash yang terpenuhi.