<![CDATA[Pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka selalu menimbulkan polemik yang hampir sama pada setiap musim pemilihan umum yakni maraknya oknum baik dari calon anggota legislatif sendiri maupun oleh tim sukses. Permasalahan ini menjadi permasalahan laten di setiap musim pemilihan umum yang mengakibatkan beberapa dampak buruk yakni diantaranya cost politics atau biaya kampanye yang tinggi mengakibatkan praktik tindak pidana korupsi dan memberikan Pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Sistem proporsional tertutup kembali menjadi opsi solusi untuk mencegah adanya praktik pembelian suara atau dikenal sebagai money politics. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Tentang Partai Politik Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini mengerucut terhadap pentingnya tinjauan kembali tentang penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum legislative sebagai upaya untuk mencegah adanya kecurangan money politics yang selama ini menjadi permasalan laten disetiap pemilihan umum di Indonesia Penelitan ini adalah untuk menijau kembali pengenai penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai sistem yang palaing baik digunakan untuk menanggulangi praktik money politcs]]>
