Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)
Mgs. Abdul Hakim Fahmi B51111175
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011 Fahmi B51111175, Mgs. Abdul Hakim
Jurnal KIAFE Vol. 2 No. 3 (2013): Jurnal Mahasiswa Akuntansi
Publisher : Undergraduate Program in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/kiafe.v2i3.4051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP baik dalam penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun hal-hal yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut antara lain akun persediaan yang pengelolaannya belum dilaksanakan secara memadai, Akun Investasi Permanen yang disajikan tidak menggunakan metode ekuitas, dan Akun Aset Tetap yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi serta belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai SAP, kurangnya pemahaman pegawai terkait peraturan pengelolaan keuangan daerah, kurangnya pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah serta belum adanya kebijakan akuntansi yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan, Audit Sektor Publik, Sumber Daya Manusia
Co-Authors