Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FRAGMENTASI OTORITAS ANTAR ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM Ahmad Mushonnif
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2013): Desember 2013
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.2.165-179

Abstract

Abstrak: Fragmentasi otoritas keagamaan di kalangan umat Islam adalah fenomena nyata yang harus diakui membawa dampak positif dan juga negatif. Umat Islam cenderung terkotak-kotak dalam faksi-faksi dan terjebak dalam fanatisme kelompok yang terkadang berlebihan. Di satu sisi semangat Ijtihad mulai berkembang meskipun terkadang untuk bersaing dengan kelompok lain. Bagaimanapun persatuan umat Islam harus diutamakan agar tujuan utama ajaran Islam dalam membentuk masyarakat yang damai dan kondusif dapat terealisasi. Di tengah situasi otoritas agama yang terus terfagmentasi, semua pihak harus bersikap bijak. Karena fragmentasi otoritas keagamaan tersebut merupakan keniscayaan. Yang perlu dikembangkan dan ditingkat usaha untuk berdialog agar sikap tasamuh, toleransi satu sama lain semakin. Selain itu sikap eksklusif, dan fanatisme kelompok perlu diminimalisasi. kecenderungan untuk saling mendominasi dan menghegemoni di antara otoritas tersebut harus segera dihilangkan. Sinergi di antara berbagai otoritas harus ditumbuhkan, agar dapat menimbulkan suasana psikologis yang nyaman dan kondusif bagi umat dalam menjalankan ajaran agamanya dan kehidupan sosialnya.Kata Kunci: Fragmentasi, otoritas, organisasi, pemerintah, keagamaan. 
PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENGGUNAKAN METODE SOM Ahmad Mushonnif
Indexia : Informatics and Computational Intelligent Journal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.637 KB) | DOI: 10.30587/indexia.v1i1.821

Abstract

Human Development Index (HDI) explains how residents can access development results in obtaining income, health, education, and so forth. HDI is based on indicators of health, education and decent living standards. In 2010 to 2014, the achievement of HDI of East Java province rose by 2.78 points from 65.36 into 68.14. But behind the development achievements of HDI, East Java province was ranked 21 out of 34 provinces in Indonesia. Three indicators have relevance in forming HDI value formation. In East Java province high and low HDI regencies or cities are shown only through a composite index, but it was not indicated where the dominant indicator of high or low rank on the HDI. Clustering regencies or cities based on indicators IPM needs to be done to ascertain the achievement of each indicator. Clustering method that can be used are Self-Organizing Maps (SOM). Based on the results of research and discussion conducted, for health indicator, 6 regency/city in the group of low, 12 regency/city in the group of medium, 16 regency/city in the group of high, and 4 regency/city in the group of very high. For educational indicator, 2 regency/city in the group of low, 15 regency/city in the group of medium, 13 regency/city in the group of high, and 8 regency/city in the group of very high. For educational indicator, 2 regency/city in the group of low, 15 regency/city in the group of medium, 13 regency/city in the group of high, and 8 regency/city in the group of very high. For decent living standard indicators, 2 regency/city in the group of low, 15 regency/city in the group of medium, 13 regency/city in the group of high, and 8 regency/city in the group of very high. For educational indicator, 4 regency/city in the group of low, 21 regency/city in the group of medium, 10 regency/city in the group of high, and 3 regency/city in the group of very high.