Muhamad Harisman
Universitas Padjadjaran

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO TENTANG HAK CIPTA Muhamad Harisman
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.238

Abstract

ABSTRAK Seiring berkembangan zaman ragam bentuk arsitektur semakin berkembang yang di dorong oleh perkembangan teknologi dan semakin terbatasnya lahan sehingga desain arsitektur dituntut agar dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Karya desain arsitektur merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) atau Intellectual Property adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yangmenghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta mengatur mengenai kepemilikan Hak Cipta untuk menjamin hak-hak bagi pemilik hak cipta atas karya arsitektur tersebut, prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi buah pikiranya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan dan Hak moral dan hak ekonomi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari prinsip alter ego. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukumbagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan apa yang menjadi objek Hak Cipta. Dilindunginya karya arssitektur ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencipta karya terutama bagi pencipta karya arsitektur dan perjanjian merupakan alat untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga para pihak memiliki landasan hukum atas apa yang dilakukan arsitek. ABSTRACT Along with the development of the diverse forms of architectural development that is driven by technological developments and increasingly limited land so that architectural design is demanded to be able to adjust to these conditions. Architectural design work is part of Intellectual Property (KI) or Intellectual Property is a right that arises for the results of thinking that produces a product that is beneficial to humans.KI can also be interpreted as a right for someone because it has made something useful for others. Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates the ownership of copyrights to guarantee the rights of the copyright owner for the architectural work, especially the rights that arise such as economic rights and moral rights. In principle, everyone must get a reward for his thoughts. Copyright consists of economic rights and moral rights. In principle, everyone must get a reward for his thoughts. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are the rights to obtain economic benefits for the work and related product rights. Moral rights are rights inherent in the creator or perpetrator that cannot be eliminated or deleted without any reason, even though Copyright or Related Rights have been transferred and moral rights and economic rights are inseparable from the principle of alter ego.The development of science, technology, art, and literature, has been so rapid that it requires increased protection and guarantees of legal certainty for the creators, holders of copyrights and what are the objects of copyright. The protection of this architectural work aims to ensure legal certainty for the creators of the works, especially for the creators of architectural works, and the agreement is a tool to obtain a set of civil rights and obligations, so that the parties have a legal basis for what the architect does.