Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JWP (Jurnal Wacana Politik) Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review
Aditya Batara Gunawan
Universitas Bakrie
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Estimating Policy Position of the Candidates in the 2017 Gubernatorial Election in Jakarta Gunawan, Aditya Batara
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 3, No 2 (2018): Problems and Prospects after 20 Years Reform
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.66 KB) | DOI: 10.15294/ipsr.v3i2.13429

Abstract

This study attempts to understand the policy position of candidates in the 2017 gubernatorial election in Jakarta. This study utilized the concept of “policy position” –which has been widely discussed in the electoral studies— in order to distinguish policy orientation of political parties/candidates, and explaining voter preferences in electoral competition. In so doing, this study introduces the application of the quantitative text analysis method with the Wordfish model towards electoral platform of candidates in the 2017 gubernatorial election in Jakarta to estimate their policy positions. The model calculates word distribution and word frequency in the electoral platforms by using simple Poisson process of statistical distribution. The process results in two key findings: two pairs of candidates (Agus-Sylvy and Anies-Sandi) indicated closer policy distance in the policy space, and socioeconomic issues emerged as central feature in the political rhetoric across the candidates. These findings are further confirmed by the observation of the voter preference distributions and the public statements of each candidate during the election.
MEKANISME DIFUSI KEBIJAKAN PADA TAHAP PERUMUSAN AGENDA Studi kasus Wacana RUU pelindungan Data Pribadi di Indonesia Yudha Kurniawan; Aditya Batara Gunawan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i2.35590

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda (agenda-setting) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia. Difusi kebijakan dapat dimaknai secara umum sebagai sebuah proses pengadopsian kebijakan di suatu negara yang dipengaruhi oleh dinamika penerapan kebijakan yang sama di negara/wilayah lain. Dalam siklus pembuatan kebijakan, proses difusi kebijakan di tahap perumusan agenda dapat terjadi melalui dua mekanisme yakni pembelajaran dan emulasi. Mekanisme pembelajaran menekankan pada evaluasi aktor  difusi yang bertumpu pada aspek efektivitas atau implikasi praktis kebijakan yang akan diadopsi berdasarkan pengalaman di wilayah/negara lain. Sementara itu, emulasi menekankan pada evaluasi aktor difusi kebijakan berdasarkan pada aspek-aspek normatif. Secara empirik, Kedua mekanisme ini kemudian diidentifikasi secara kualitatif melalui metode analisa konten terhadap pemberitaan seputar RUU PDP sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari hasil analisa terhadap 115 artikel pemberitaan, ditemukan bahwa sebanyak 77 aktor memberikan pernyataan publik terkait perdebatan mengenai kebutuhan akan RUU PDP. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi menjadi institusi-institusi yang paling dominan dalam tahap perumusan agenda RUU PDP. Sementara itu, terkait proses difusi kebijakan, mekanisme pembelajaran paling banyak diidentifikasi dari data yang diperoleh. Dalam hal ini, pernyataan publik terkait mekanisme pembelajaran paling banyak dikemukakan oleh Kemkominfo. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan EU GDPR (European Union General Data Protection) menjadi referensi kebijakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait RUU PDP dalam dua tahun terakhir.
Co-Authors Yudha Kurniawan