Hisma Kahman
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) DESA SALUTUBU KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU (STUDI DI POLRES LUWU) Hisma Kahman
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.484

Abstract

Semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hadirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yanga menagtur tentang tindak pidana korupsi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa  penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di POLRES Luwu dan Kejaksaan Negeri Luwu.
PENERAPAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN MAPPADECENG KABUPATEN LUWU UTARA Hisma Kahman
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.399

Abstract

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ayat (1) menyebutkan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan atas hukum adat tertuang di bagian peraturan perundangan, sehinga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan hukum adat dalam hukum positif masih tetap di pertahankan. Penelitian ini mempergunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi adat, tidak lain merupakan sarana represif dari sistem norma sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan di atas. Oleh karenanya melalui pendekatan normatif dan empirris, khususnya sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dapat dianalisa mengenai dasar legitimasinya.