Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Negara Jurnal Public Policy Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Ulfa Ulfa
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal I La Galigo : Public Administration Journal

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA PALOPO ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.63 KB) | DOI: 10.35914/ilagaligo.195

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat akan hasil pembangunan. Manajemen pemerintah bergeser dari tertutup menjadi terbuka juga kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat meningkat dalam setiap proses pembangunan. Penerapan Elektronik Musyawarah pelaksanaan pembangunan merupakan inovasi sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang diyakini dapat memberikan transparansi dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan E-musrembang dalam perencanaan pembangunan pertisipatif di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyebaran informasi yang belum merata sampai ke tingkat kelurahan, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui program e-musrenbang sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan informasi yang ada disitus e-musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi e-musrenbang dapat menghemat biaya dan waktu, dan dapat menjamin pelaksanaan mesrenbang secara cepat, mudah, akurat, dan transparan dan direspon positif oleh masyarakat dan pihak penyelenggara karena dapat memberikan kemudahan, dan keterbukaan informasi mengenai usulan-usulan pembangunan yang di rencanakan masing-masing SKPD, tetapi meskipun aplikasi e-musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2015 tetapi penggunaannya belum dapat dioptimalkan dimasyarakat Kota Palopo, karena hanya pihak penyelenggara yang mengakses e-musrenbang, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kota Palopo.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN LUWU ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.482

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Luwu. Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan secara objektif detail, dan mendalam terhadap hasil yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terdiri dari  unsur pemerintah dan masyarakat peneriman bantuan, data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analaisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khususnya di Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu menunjukkan belum optimalnya  implementasi kebijakan yang dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan  lambannya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Co-Authors Suharsih Suharsih