Ulfa Ulfa
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO Ulfa, Ulfa
Jurnal Administrasi Negara Vol 24 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakInovasi merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Tanpa inovasi organisasi tidak akan berkembang, Inovasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, sumber data meliputi data yang diperoleh dari dokumen, wawancara dengan informan penelitian yang berjumlah 8 orang yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dan masyarakat pengguna layanan yang mewakili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Sistem layanan Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo merupakan sebuah inovasi yang bersifat inkremental, tetapi dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat pengguna, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, karena masyarakat kota palopo belum siap terhadap perubahan teknologi dan sosialisasi pemerintah yang masih pasif merupakan kendala utama dalam pengimplementasian inovasi sistem online ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, masyarakat pengguna perlu dilibatkan dalam menilai kinerja inovasi pemerintah. Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan Online AbstractInnovation is the key to success in an organization. Without organizational innovation will not develop, this innovation is intended to improve the performance of public services. Therefore, this study aims to determine the application public service innovation of licencing section in capital investment and integrated one door office of palopo city. The research method used in this study was qualitative research methods, with a descriptive approach. Data obtained from documents, interviews with research informants with a total of 8 people from the Investment Service and One Stop Services in Palopo City and service users representing. The results showed that the innovation of Online Services of Investment Services and One Door Integrated Services of Palopo City was an incremental innovation, but could provide more benefits to the user community.  In addition, the implementation had not run optimally, because the people of Palopo were not ready for technology change, and the passive government socialization are the main obstacles in implementing this online system innovation. Therefore, cooperation from all parties is needed. The user community needs to be involved in assessing the governments innovation performance. Keywords: Innovation, Services, Online Licensing Service Innovations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA PALOPO ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.63 KB) | DOI: 10.35914/ilagaligo.195

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat akan hasil pembangunan. Manajemen pemerintah bergeser dari tertutup menjadi terbuka juga kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat meningkat dalam setiap proses pembangunan. Penerapan Elektronik Musyawarah pelaksanaan pembangunan merupakan inovasi sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang diyakini dapat memberikan transparansi dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan E-musrembang dalam perencanaan pembangunan pertisipatif di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyebaran informasi yang belum merata sampai ke tingkat kelurahan, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui program e-musrenbang sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan informasi yang ada disitus e-musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi e-musrenbang dapat menghemat biaya dan waktu, dan dapat menjamin pelaksanaan mesrenbang secara cepat, mudah, akurat, dan transparan dan direspon positif oleh masyarakat dan pihak penyelenggara karena dapat memberikan kemudahan, dan keterbukaan informasi mengenai usulan-usulan pembangunan yang di rencanakan masing-masing SKPD, tetapi meskipun aplikasi e-musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2015 tetapi penggunaannya belum dapat dioptimalkan dimasyarakat Kota Palopo, karena hanya pihak penyelenggara yang mengakses e-musrenbang, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kota Palopo.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN LUWU ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.482

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Luwu. Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan secara objektif detail, dan mendalam terhadap hasil yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terdiri dari  unsur pemerintah dan masyarakat peneriman bantuan, data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analaisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khususnya di Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu menunjukkan belum optimalnya  implementasi kebijakan yang dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan  lambannya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Analysis of the Employee Performance of the Palopo State Islamic Institute in Achieving Institutional Achievements Suharsih Suharsih; Ulfa Ulfa
Jurnal Public Policy Vol 8, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v8i4.5363

Abstract

This study aims to analyze the performance of employees in the financial sub-sector of the Palopo State Islamic Institute. The research method used in this study is qualitative, using a post-positivist research paradigm, which uses theory as a guide and a central point in finding and exploring what is hidden from the various phenomena studied by using data collection techniques, namely observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the performance of IAIN Palopo finance employees in achieving institutional performance with performance indicators from Russell, namely ability, motivation, and opportunity, can be said to be not optimal because the opportunity/opportunity indicators are not following government regulation no. 11 of 2017 concerning the management of Civil Servants. So it is expected that the culture of giving rewards/appreciation for employees with good performance and punishment for low-performing employees.
Reinventing Government as Design Innovation on Palopo City Regional Government Mustaming Mustaming; Ulfa Ulfa; Rizka Amelia Armin
Jurnal Public Policy Vol 10, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i2.8678

Abstract

Designing bureaucratic reforms is not only about simplifying the bureaucratic structure, but the main thing is to change the mindset and bureaucratic culture patterns in governance. Therefore, reinventing Government is implemented into the government system. This study aims to analyze reinventing Government in the innovation of the Palopo City regional government and the strategy for developing regional innovation. This type of qualitative descriptive research is used to analyze and examine Reinventing Government in the Innovation of Regional Government Bureaucracy. Data collection in the fields through observation, interviews with innovation innovators, community users of innovation services, those responsible for the Palopo City Regional Innovation Index, and focused group discussions with public policy experts, and documentation, the data obtained are then analyzed by data reduction, displaying data, concluding conclusion, and verification. The study results indicate that regional innovations made in Palopo City are based on the principles of Reinventing Government, such as catalytic Government, mission-driven Government, results-oriented Government, decentralized Government, and anticipatory Government. However, the principles of reinventing governance, such as customer-oriented Government, community-owned and market-oriented Government, and entrepreneurial Government, have not been wholly implemented because the regional innovations created are individual, so it is hopefully that collaborative innovation can be applied to develop new ideas and creative solutions in regional Government.