Nilam Sari
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN IMPLIKASI TERBITNYA UU RI. NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Aditya Irawan; Nilam Sari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.2.%p

Abstract

Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan pendekatan multi sektoral/instansi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbitnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaannya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove. Adanya kewenangan Departemen Kehutanan dalam pengelolaan hutan (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990), Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), Kewenangan setingkat Menteri yang ditunjuk sebagai koordinator / tata ruang oleh Presiden (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang), UU No. 5 tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah, Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum (UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan) dan UU No.27/2007 PWP-3-K dalam pengelolaan hutan mangrove maka dirasakan semakin mendesak adanya kebijakan pemerintah dalam pengaturan pengelolaan tersebut, karena sampai saat ini belum ada pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan pengelolaan Hutan Mangrove antar departemen maupun non departemen.
PELUANG PENGEMBANGAN USAHA EKOWISATA KAWASAN WISATA ALAM SANGKIMA DI TAMAN NASIONAL KUTAI Nilam Sari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.2.%p

Abstract

Kawasan Wisata Alam Sangkima merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Taman Nasional Kutai yang memiliki kekayaan dan daya tarik yang beranekaragam sehingga prospektif untuk pengembangan ekowisata dengan obyek yang dapat dipasarkan kepada konsumen dalam dan luar negeri. Hal tersebut bisa memberikan keuntungan yang besar bagi TNK. Untuk melihat peluang ekowisata tersebut digunakan Analisa SWOT. Dari analisis SWOT dapat digambarkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wisata alam Sangkima. Dalam mengambil strategi dan program yang relevan maka dipadukan antara kekuatan-kelemahan dan peluang-tantangan sehingga didapat alternatif beberapa strategi untuk menyusun program pengembangan. Dalam upaya pengembangan usaha ekowisata perlu adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, Pemda/Dinas Pariwisata, swasta, pihak lain yang terkait termasuk masyarakat sekitar hutan secara aktif. Hal ini dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat daerah penyangga dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga hutan dan juga memperoleh hak dalam pemanfaatannya. Dengan demikian menciptakan keseimbangan yang positif antara tujuan komersial usaha, lingkungan yang baik dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal dapat direalisasikan.