Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Subarudi Subarudi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI Epi Syahadat; Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.2.131-143

Abstract

Formulation of land use system in province area (RTRWP) and in district/city area (RTRWK)is closely related to land-use and presence of forest areas. The RTRWP formulation still have problems related to long and unsolved process of revisi on from several provinci al governments. There fore, the review on RTRWP problems is important and relevant to find its solution. The objectives of the study were to review existing policy on land-use system, to identify its problems, and to formulate strategies to solve the problems. Actually, there are regulations and policies on land-use system and forest land-uses changes, however, it needs further review on harmonization and synchronization from its substantial aspects. Problems on revision of RTRWP are: (i) revision was pushed by political force (extension of new provinces/districts), (ii) revision to save the existing non-forestry businesses, (iii) APL revision is not completed by technical and spatial review related its utilization target and realization, (iv) overlapping licenses for forestry and non-forestry businesses, (v) crop estate and other businesses at forest areas without legal license procedure from Ministry of Forestry, (vi) revision has big risks on living environment, and (vii) solution of revisionis time consuming. Strategies to solve land-use problem in RTRWP revision were: (i) changig of forest uses and function, (ii) speeding up of integrated team on changing of forest uses and function, (iii) implementing of audit for utilization of forest areas, and applying principles and guidances in forest area audit.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WANATERNAK NASIONAL YANG BERKELANJUTAN Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.1.47-61

Abstract

Program wanaternak yang diinisiasi oleh Departemen Kehutanan dilakukan dengan mangalokasikan kawasan hutannya seluas 200.000 ha perlu terus direalisasikan dalam koridor pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan peranan hutan dalam pengentasan kemiskinan. Mengingat keterbatasan data dan informasi dalam pelaksanaan program wanaternak tersebut, maka kajian kebijakan pengembangan wanaternak nasional ini dibutuhkan terkait dengan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara desk study dan menggunakan metoda deskriptif untuk menguraikan dan menganalisasi data dan informasi yang terkumpul. Hasil penelitian menujukkan bahwa istilah wanaternak adalah padanan yang tepat untuk silvopasture untuk memudahkan pemahaman arti dan maknanya kepada para pemangku kepentingannya. Pelaksanaan program wanaternak oleh Dephut merupakan langkah yang tepat dan strategis dengan alasan: (i) kontribusi subsektor peternakan yang potensial dalam mengurangi nilai impor produk pertanian; (ii) pengembangan wanaternak akan mendukung pencapaian swasembada daging nasional tahun 2010; (iii) pengembangan wanaternak diharapkan mendukung 2 bidang dari 10 kluster industri ungguluan; dan (iv) meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekitar (50-300%) dibandingkan dengan pendapatan petani tanpa ternak. Pengalokasikan kawasan hutan untuk pengembangan wanaternak seharusnya dilakukan setelah selesai penyusunan kriteria dan indikatornya untuk menghindari penyimpangan alokasi kawasan hutan untuk penggunaan lainnya di luar pengembangan wanaternak. Sedangkan manajemen wanaternak yang berkelanjutan harus terus diupayakan dengan merancang sistem wanaternak yang unggul dan terpadu, kelembagaan pengelola wanaternak yang jelas dan rinci, proses pengolahan dan diversifikasi produk wanaternak yang sehat dan bernilai tinggi, dan proses pemarasan yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat dalam mata rantai pemasaran tersebut sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Strategi mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menjadikan sektor peternakan sebagai sektor unggulan di wilayahnya.
TATA KELOLA KEHUTANAN YANG BAIK: SEBUAH PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN SRAGEN Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Kebijakan revitalisasi sektor kehutanan, adalah salah satu dari 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, masih dilaksanakan setengah hati dan cenderung hanya menjadi wacana belaka karena tanpa diikuti dengan reformasi di bidang pelayan/perijinannya sebagai indikator penentu pencapaiannya. Belajar dari sebuah perubahan dan penyempurnaan proses perijinan di kabupaten Sragen merupakan langkah penting dan strategis karena proses perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pelayanan, peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ada 5 (lima) langkah operasional yang harus dilakukan oleh instansi-instansi kehutanan dalam upaya penyempurnaan proses perijianannya yang meliputi: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Sedangkan strategi yang perlu diambil dalam upaya operasional SPT di sektor kehutanan meliputi: (i) Membentuk Team Penyusun Rencana SPT, (ii) Membentuk Team Operasional SPT, (iii) Menentukan ruangan loket SPT, (iv) Memasang papan pengumunan terkait dengan SPT, dan (v) Menerapkan sistem pelayanan “online” dalam proses penetapan perijinannya.
DINAMIKA PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO, JAWA TIMUR Subarudi Subarudi; Hendra Gunawan; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.3.271-288

Abstract

Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan basis dan unggulan pengembangan wisata alam di Banyuwangi. Kunjungan ke taman nasional ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun saat ini belum ada informasi tentang dinamika pengunjung wisata alam ke TNAP. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dinamika pengunjung ekowisata di TNAP dengan tujuan : (1) mengidentifikasi obyek wisata, (2) menganalisis dinamika jumlah kunjungan, (3) mempelajari preferensi pengunjung terhadap obyek wisata, dan (4) mengidentifikasi dampak kegiatan wisata alam dan implikasinya bagi pengelolaan TNAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TNAP memiliki sembilan obyek wisata alam andalan yaitu : Trianggulasi, Sadengan, Ngagelan, Rowobendo, Pancur, Goa Istana, Pasir putih, Segoro Anak dan Pantai Plengkung. Jumlah kunjungan wisatwan ke TNAP dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dalam setahun (2004), kunjungan wisatawan meningkat pada bulan Mei hingga Juli dan mencapai puncaknya pada bulan Juni. Wisatawan mancanegara mulai meningkat pada bulan Mei hingga Oktober dengan tujuan surfing . Sementara, wisatwan nusantara terkonsentrasi pada bulan November dan Desember dan kebanyakan mengunjungi pemandian alam Taman Suruh dan Makam Datuk. Wisatawan nusantara terbanyak berturut-turut datang dari Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah dan yang terendah dari Jawa Barat. Sementara wisatawan mancanegara didominasi oleh bangsa Australia, Amerika, Eropa, Asia dan Afrika. Dampak positif dari kegiatan wisata alam antara lain adalah (1) tersedianya lapangan kerja, (2) terciptanya kesempatan berusaha, (3) meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap TNAP, dan (4) meningkatnya pendapatan asli daerah. Sementara dampak negatif yang timbul dari kegiatan wisata alam antara lain adalah (1) vandalisme, (2) berkembangnya sarana dan fasilitas wisata yang tidak ramah lingkungan, (3) terganggunya satwaliar, dan (4) menurunnya kualitas lingkungan.
Co-Authors Elvida Yosefi Suryandari Epi Syahadat Hendra Gunawan