Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Jurnal Dinamika UMT JHR (Jurnal Hukum Replik)
Amiludin Amiludin
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 Amiludin Amiludin
Jurnal Dinamika UMT Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/dinamika.v1i2.581

Abstract

Penetapan ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012, dalam undang-undang ini sendiri mengatur bagaimana bentuk pelaksanaan dari penetapan ganti rugi yang adil dan bijaksana sesuai dengan keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terkena dampak dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dalam penetapan ganti rugi juga sering terjadi penolakan dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga ada mekanisme yang harus dibuat dalam penyelesaian hukum dalam hal ganti rugi mulai dari mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam kurun waktu paling lama 14 hari waktu kerja setelah ditanda tanganinya acara berita musyawarah. Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi
OMNIBUSLAW IS LINKED TO THE ACHIEVEMENT OF COUNTRY GOALS Andi Batubara; Amiludin Amiludin; Muhammad Asmawi
Jurnal Hukum Replik Vol 9, No 2 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v9i2.4844

Abstract

Omnibuslaw, are a legal product to simplify legislation which is previously, reputed overlapping, with make efficiency process/change information regulations, to delete ego sectoral. However in the formation process, and legalization break Government Regulation Number 12 of the Year 2011, concerning Formating Government Regulations, and be in conflict of interest business politic from oligarchy network available at Parlement, where 55 % (fifty-five percent) member of Parliament is a businessman so that the product of law salted fulfilled with interest authority party and the winner of selection. And if studied further, it will be found articles that are not in favor of the workforce, such as the article on outsourcing, there is no limit on the types of work that may use outsourcing, then all types of work in the main job or main work in a company can use outsourced employees. Thus, the workforce no longer has clarity on wages, health insurance, pension insurance, and job security. The Specific Time Work Agreement system is not explicitly regulated regarding the period, it is only stated that it will be regulated in a Government Regulation or technical rules derived from the Law, Long Leave is submitted to work agreements, company regulations, or work agreements together so that the legal certainty needs to be questioned. Concerning wages for severance pay in the Omnibus Law, workers who are affected by the termination of employment or stop working for other reasons may now no longer receive severance pay.Keywords: Power; Political Instristing; Political Law, Law Product.
STRATEGI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) PROVINSI BANTEN TERHADAP EKSISTENSI DIGITALISASI KOPERASI DIMASA PANDEMI COVID-19 rizki amalia kiky; Amiludin Amiludin; Toddy Aditya
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Juni (2023)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v25i1.4369

Abstract

PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) adalah ujung tombak gerakan pendampingan koperasi di lapangan dan PPKL adalah sebagai Informator, Enumerator (pendataan koperasi), Motivator, Mentor (Pendamping) koperasi serta Mediator (Penghubung/Jembatan) koperasi dengan stakeholder .Ppkl pun di dalam peranannya berkewajiban untuk membimbing dan membina koperasi yang di dalam masa pandemi ini terdapat berbagai penurunan kinerja nya bahkan anjlok dalam perekonomiannya yang menyebabkan perintah pun mengalami rating yang cukup serius, disinilah peran ppkl menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dari pemerintahan itu sendiri guna menegakkan kembali kenormalan perekonomian di masa pandemi ini serta mengedukasikan kepada Koperasi tentang pentingnya strategi digitalisasi sebagai salah satu acuan cara guna mendapatkan pencerahan dan berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini . Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif , penelitian ini diproses dengan cara wawancara dan observasi medalam serta survey langsung yang kemudian di analisis lalu mendapatkan kesimpulan , Namun penelitian ini pun secara garis besar belum membawa dampak yang cukup baik bagi Dinas Koperasi provinsi Banten   dikarenakan penelitian ini barulah saja diuji coba oleh 1 orang PPKL saja yaitu PPKL Kota Tangerang Binaan Lintas Provinsi Banten, ini dinilai belum terlalu akurat karena harus melalui proses panjang guna untuk menyetarakan program-program dari dinas koperasi provinsi Banten itu sendiri, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan sebagai contoh awal mula yang baik yang bisa di contoh oleh PPKL lain dan di sesuaikan dengan Program Dinas Koperasi itu sendiri dengan berjalannya waktu guna memperbaiki roda perekonomian koperasi itu sendiri.
Co-Authors Andi Batubara Muhammad Asmawi rizki amalia kiky Toddy Aditya