<![CDATA[Abstract: Implementation of Integrated Population Policy Administration Service. The increasing number of population in the city of Malang encouraged to do a good recording of demographic data for population data is needed in the planning and evaluation of development. The purpose of this study is: To analyze the implementation of population policy in an integrated administrative services in providing services to people in the Department of Population and Civil Registration Malang and analyzing the factors supporting and restricting. Type of this research is a descriptive qualitative approach. Administration policy on population terpaadu in this study focused on basic services ID CARD which includes: basic policies or regulations adopted, procedure of making ID CARD services, document administration, as well as supporting and restricting factors of policy implementation. The results showed that the policy of centralization management card residents is Poor City Government step forward, especially in the field of public service to spruce up the residency to the administrative system in one centralized place to facilitate Government of Malang in accessing and mapping society so that in making policies that others have valid data. Keywords : population, implementation, and policy Abstraksi: Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang mendorong untuk dilakukannya pencatatan data kependudukan yang baik karena data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan sentralisasi pengurusan kartu tanda penduduk merupakan langkah maju Pemerintah Kota Malang terutama dalam bidang pelayanan publik untuk merapikan sistem administrasi kependudukan ke dalam satu tempat terpusat untuk memudahkan pemerintah Kota Malang mengakses, sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret. Katakunci : penduduk, implementasi, dan kebijakan]]>
