Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

SISTEM SENTRALISASI KEPOLISIAN INDONESIA DALAM PRADIGMA GOOD GOVERNANCE H.R.A.R. Harry Anwar
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:1:2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama pula dikarenakan adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Sebagaimana diketahui secara universal hingga kini yaitu di dalam negara-negara demokratis terdapat tiga sistem kepolisian yang digunakan, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing). Oleh karena itulah dalam praktik kepolisian dipandang perlu untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan berbagai kelemahan maupun kelebihan dimaksud melalui suatu metode perbandingan antar sistem kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem kepolisian negara lain. Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma Centralized System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Outcome yang hendak dicapai dari hasil perbandingan sistem kepolisian dimaksud antara lain agar dapat diambil suatu manfaat dari suatu sistem kepolisian negara tertentu bagi negara lainnya, antara lain berupa penataan dan pengembangan organisasi (organizational development) serta pengembangan potensi kerjasama kerjasama antar lembaga kepolisian beberapa negara.
PERAN PIMPINAN DALAM MEMBERDAYAKAN TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMBANGUN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE R. AR Harry Anwar
Dialektika Vol 6 No 2 (2019): Vol.6 No.2 (2019) September
Publisher : Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The head of the higher education institution does not only play the role of administrator, manager, and supervisor of the programs established by the institution. The role of the head of the higher education institution to be a leader of the higher education institution must be able to grow the effectiveness of the planned program, be innovative in making decisions, as well as efficient in terms of time management, especially in terms of empowering educators. All of this must be internalized within the leadership of higher education institutions in building Good University Governance. This study uses qualitative research methods based on literature studies. The role of leadership in empowering educators to build Good University Governance will not be separated from its success in applying discipline, communication, participation, and building a professional work culture. Leaders of higher education institutions not only play roles as administrators, leaders, managers, or supervisors, but are holistically demanded to play an active role in internalizing strong responsibilities, as leadership capital capable of empowering teaching staff, effectively and measurably.
Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kepedulian Sosial Mahasiswa R. Anggoro Rahardjo Harry Anwar
SOSIOHUMANITAS Vol 20 No 1: Maret 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.745 KB) | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v20i1.45

Abstract

Perguruan tinggi merasa perlu memperbaiki sistem pe ndidikan dengan memasukkan kegiatan pendidikan karakter, terutama k arakter peduli sosial dalam pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian masyarakat y ang mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku sehingga mereka mampu hidu p dan bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta memb antu mereka dalam membuat keputusan yang tepat. Tujuan dilakukannya penelitia n ini yaitu: 1) untuk mengetahui pengembangan kepedulian sosial melalui pendidikan k arakter pada Bidang Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Langlang buana, dan 2) untuk menemukan upaya pengembangan kepedulian sosial di Universitas Langlangbuana Bandung. Metode penelitian yang digunakan termasuk pada pene litian kualitatif, dengan desain deskriptif analitis dan pendekatan fenomenol ogi. Informan penelitian ini adalah ketua lembaga pengabdian pengabdian masyarakat, uns ur-unsur pendukung pendidikan, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), dan DPM (Dewan Per wakilan Mahasiswa). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara menda lam, observasi, dokumentasi. Observasi tak berstruktur yang berkembang selama pe nelitian berupa field note. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan keped ulian sosial melalui pendidikan karakter pada Bidang Pengabdian Masyarak at yang dilakukan oleh Universitas Langlangbuana melalui kegiatan kemahasi swaan dengan menggunakan cara pembiasaan dan keteladanan. Cara pembiasaan dilaksa nakan dengan menciptakan budaya peduli di lingkungan Universitas Langlangbuana deng an selalu mendorong mahasiswanya untuk terlibat aktif dalam setiap kegi atan bidang pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan universitas. Peran dosen sebagai teladan bagi mahasiswa, maka oleh Universitas Langlangbuana mene mpatkan dosen yang memiliki karakter sebagai tenaga pelaksana dalam membimbing, menuntun dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan. Upaya pengembangan kepedul ian sosial di Universitas Langlangbuana Bandung dilakukan dengan: 1) Menentuk an dosen yang berkarakter, 2) Universitas mendukung penuh setiap kegiatan berkait an dengan bidang pengabdian masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun pengadaan sarana dan prasarana pendukung, 3) Peningkatan kerjasama dengan instansi -instansi terkait dengan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat, dan 4) Lembaga, insti tusi, dosen dan mahasiswa
Peran Rektor dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perguruan Tinggi R. Anggoro Rahardjo Harry Anwar
SOSIOHUMANITAS Vol 18 No 2: Agustus 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.814 KB) | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v18i2.72

Abstract

Suatu perguruan tinggi merupakan organisasi yang memiliki peran yang bersifat strategis dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik sehingga dapat me ncapai visi dan misi yang telah ditentukan. Oleh karena itu peran rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi menjadi sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan suatu perguruan tinggi. Peran tersebut yang kemudian menentukan kompetensi yang diperlukan b agi seorang pimpinan perguruan tinggi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peran dari rektor dalam mengelola perguruan tinggi yang dipimpinnya dengan studi kasus di Universitas Langlangbuana (UNLA) Bandung. Metoda Penelitian yang dilaksanakan ada lah metode ku a litatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan acuan Teori Sepuluh Peran Manajer dari Mintzberg (Mintzberg’s 10 Manager Roles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rektor UNLA terutama berperan dalam menentukan norma dan kebijakan bidang akademik dan non akademik dengan memanfaatkan informasi eksternal dan internal, menganalisis dan mengolahnya menjadi keputusan - keputusan yang mengarah pada perbaikan berkesinambungan ( continuous improvement ) menuju tercapainya visi dan misi UNLA berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan secara nasional.
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri dalam Menyiapkan Lulusan yang Profesional Anggoro Rahardjo Harry Anwar
SOSIOHUMANITAS Vol 19 No 1: Maret 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.62 KB) | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v19i1.84

Abstract

Polisi Bintara merupakan garda terdepan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan bertugas sebagai polisi umum dan pelaksana teknis perpolisian masyarakat. Oleh karena itu pendidikan pembentukan (diktuk) Bintara POLRI merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Bintara POLRI yang profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji praktek manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI dalam menyiapkan lulusan yang profesional yang dilaksanakan pada Sekolah Polisi Negara (SPN). Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi empiris. Kesimpulan penelitian ini antara lain: 1) Kebijakan tentang manajemen Diktuk Bintara POLRI yang diterapkan oleh SPN mengacu pada kebijakan Kapolri tentang Sistem Pendidikan POLRI, 2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Diktuk Bintara POLRI dalam menyiapkan lulusan yang profesional telah dilakukan sesuai dengan visi dan misi POLRI, Lemdikpol dan Rencana Kerja SPN, 3) Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan manajemen Diktuk POLRI ditemukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menyiapkan lulusan yang profesional, dan 4) Rencana Pengembangan manajemen Diktuk Bintara POLRI yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan POLRI oleh SPN dituangkan dalam Rancangan Konsep Aktual Manajemen Diktuk Bintara POLRI.