Garuda - Garba Rujukan Digital

Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.342

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenalperkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telahberupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang HukumKeluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalampada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelummaupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkanhukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka

Hukum Islam dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 15 No 01 (2015): June 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kelestarian lingkungan akan terjaga jika menerapkan hukum adat berbasis hukum Islam. Semakin kuat pelaksanaan dan penerapan hukum adat berbasis hukum Islam, maka akan lestari lingkungan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Kashif M Sheikh (2006) dan Charles Zerner (1994) yang menyatakan bahwa Islam dan adat sangat memperhatikan lingkungan. Konservasi lingkungan berbasis adat tradisi kearifan lokal dan nilai religius agama Islam dapat menjadi solusi mengatasi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Dan membantah pendapat pendapat Mary Evelyn Tucker (2001) dan John A Grim (2003) yang menyatakan bahwa tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofispun yang mempunyai solusi ideal bagi krisis lingkungan. Peneltian ini membuktikan bahwa hutan adat sesuai dengan perpaduan konsep hukum Islam dan hukum adat mengenai lingkungan dan dapat menjadi contoh tradisi religius dalam mengatasi krisis lingkungan. Hutan adat dapat bertahan dari kerusakan lingkungan karena dijaga dan dilindungi oleh hukum adat yang berasaskan hukum Islam serta didukung nilai agama, sosial budaya, politik, pendidikan dan ekonomi.

Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 13 No 01 (2013): June 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Artikel ini membahas dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, upaya untuk menerapkan hukum Islam telah mengalami pasang surut. Hal ini sangat tergantung pada ukuran suara pemilu yang diperoleh oleh partai-partai politik Islam untuk menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Ini berarti, oleh karena itu, tanpa dukungan politik penerapan hukum Islam akan tetap terbayangkan. Semakin baik hubungan antara Islam dan politik, semakin besar peluang untuk pelaksanaan hukum Islam. Namun, lebih jauh hubungan antara mereka, semakin kecil kemungkinan untuk pelaksanaan hukum Islam.

Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

The article examines the dynamic of slamic political law in indonesia. within the history of indonesia, the efforts to imlement islamic law have experienced ebb and flow. it strongly depends on the size of electoral vote gained by islamic political parties to put their representaves at the parliement. it implies, therefore without political support the implementation of islamic law would remain inconceivable. the better the relationship between islam and politics, the greater the chances for the implementation of islamic law. however, the more distant the relationship between them, the smaller the chances for the implementation of islamic law.

Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.1354

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan meng-gantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenal perkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telah berupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalam pada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan hukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka.

EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA JAMBI Rimardi Harja; Ramlah Ramlah; Rahmi Hidayati
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 6 (2023): May
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i6.929

The implementation of marriage guidance for prospective bride and groom candidates at the Jambi City Religious Affairs Office is not in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. For instance, prospective bride and groom candidates do not get a marriage guidance book and the duration of the guidance is relatively short from the time stipulated by the Director General's Decree. Qualitative approach was used in this study with a research design using a case study conducted at the Jambi City Ministry of Religion Office with the research samples being the Telanaipura District Religious Affairs Office, Kota Baru District Religious Affairs Office and East Jambi Religious Affairs Office. The data was collected by using observation, interviews, and documentation. This research resulted in four things. First, the implementation of marriage guidance is divided into two: face-to-face guidance is carried out at the Jambi City Ministry of Religion office and independent guidance is carried out at the Office of Religious Affairs. Second, the inhibiting factors for the implementation of marriage guidance are internal and external factors. Third, the implementation of marriage guidance at the Jambi City Religious Affairs Office has not run optimally according to the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018. Fourth, the impact of the implementation of marriage guidance is that the bride and groom candidates receive knowledge about the implementation of marriage guidance.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search