Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Mawardi Khairi
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan-Kalimantan Utara
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum Mawardi Khairi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 3 No 1 (2017): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.052 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v3i1.658

Abstract

Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya ketentuan hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku baik individu – individu maupun pemerintah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undanganberdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Adanya otonomi daerah dimana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan daerah. Pembentukan peraturan daerah tentu tidak bisa lepas dari semangat lahirnya otonomi daerah yakni melibatkan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat di era otonomi daerah adalah berpastisipasi dalam proses pembentukan hingga penegakan hukum peraturan daerah, karena bagaimanapun juga partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam proses penegakan hukum lebih - lebih masyarakat di daerah yang bersentuhan langsung dengan aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA Mawardi Khairi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no2.643

Abstract

The demand for changes in law sector (political law), particularly in maritime and fishery sector, have the consequences of changes to happen. Thus, can be observed for the last 24 years (1985-2014) and has been changed twice, respectively, Law Number 9 of 1985 on Fishery, Law Number 31 of 2004 on Fishery and Law Number 45 of 2009 on Fishery. The changes shows that laws are made to suit society needs and social development, based on theories and law changer aspect. Fishery crime in Indonesia’s territory are dominated by IUU fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). The even rising number of illegal fishing crime that caused financial less to Indonesia has made the government to produce law instruments outside of laws concerning fishery in order for enforcement of law and justice. Keywords : political law, law enforcement, and illegal fishing
Co-Authors