Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Gloria Justitia
Bernadetta Tjandra Wulandari
Unika Atma Jaya
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
YURIDIS ANALISA QUICK RESPONSE CODE SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN Meiliana Paramitha Utami; Bernadetta Tjandra Wulandari
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.065 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v7i1.2403

Abstract

Countries in the world including Indonesia are increasingly developing from various aspects ofculture, health, economy, and continue to improve increasingly sophisticated technology. Banksin the aspect of the nation's economy have an important role as financial institutions that caninfluence the economic activities of a nation and play an active role in the progress anddeterioration of a nation's economy. The Quick Response Code is the latest innovation in theIndonesian banking industry to facilitate customers in conducting transactions, namely byconducting transactions using QR Code (barcode). This feature makes it easy for customers tosimply scan (barcode) the sticker / receipt from the merchant. The author's method that I use isnormative juridical. The author discusses how the application of risk management and legalprotection for QR Code users. Although the service and Implementation Regulations for the QRCode have been used by customers, these regulations must be discussed again and reformulatedwith regard to the protection and accountability of users of the QR Code and clear sanctions inthe event of losses caused by fraudsters. Complaint efforts in the event of a loss to the QR Codeuser, can submit complaints to Bank Indonesia as long as they meet these requirements
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PERDAGANGAN TELUR AYAM NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) DI TINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU Keysiah Leonita; Bernadetta Tjandra Wulandari
Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4392

Abstract

Protein merupakan suatu unsur yang diperlukan tubuh manusia untuk tumbuh kembang. Protein tersebut dapat diperoleh dari banyak sumber, yang salah satunya adalah dari telur ayam. Di pasaran banyak ditemukan dan beredar beragam jenis telur, namun yang secara umum dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam negeri. Seperti halnya komoditas perdagangan yang lain, perdagangan telur ayam negeri juga harus tunduk pada beberapa peraturan yang berlaku serta diawasi oleh lembaga yang diberi wewenang dan bertugas untuk itu. Selain itu dalam hal peredaran dan perdagangan telur ayam negeri di Indonesia, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kewajiban tersebut sebagai bentuk kepastian akan kualitas/mutu telur yang diperdagangkan dan juga merupakan bukti jaminan keamanan produk hewan yang sudah memenuhi persyaratan higiene dan sanitas. Keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa tertentu -termasuk dalam hal ini telur ayam negeri- merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan lain yang bersifat sektoral.
Co-Authors Keysiah Leonita Meiliana Paramitha Utami