Setyasih Harini
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Literasi bagi Anggota PKK sebagai Upaya Meningkatkan Ketaatan terhadap Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi COVID-19 Setyasih Harini; Andri Astuti Itasari
Indonesian Journal of Community Services Vol 3, No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ijocs.3.1.31-38

Abstract

Proses pembangunan membutuhkan keterlibatan perempuan. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam perubahan sosial. Peningkatan peran perempuan salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum dipahami oleh perempuan menjadikannya sebagai kelompok yang terkungkung dalam ketidaknyamanan. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan mengadakan pendekatan dengan perempuan dalam kelompoknya melalui literasi dalam bentuk sosialisasi, diskusi dan pelatihan. Perempuan yang tergabung dalam PKK terutama yang berusia lebih dari 50 tahun dari Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo belum mampu memahami kebijakan pemerintah terkait pencegahan terhadap penularan Virus Corona. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota PKK terhadap penyebaran virus yang berskala internasional, kebijakan pemerintah dan melatih menggunakan gawai secara bijak agar bisa memilah informasi secara benar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan tersebut  berjalan lancar dan sesuai rencana. Anggota PKK mengalami perubahan positif yakni semakin paham sekaligus menaati kebijakan pemerintah yang berwujud peraturan serta lebih bijaksana dalam menggunakan gawai.The development process requires the involvement of women. Women as part of the community have an important role in social change. One of the increasing roles of women is influenced by government’s policies. When the government’s policies are not yet understood by women, making them a group that is confined in discomfort. These problems can be overcome by approaching women in their groups through literacy in the form of socialization, discussion and training. Women who are members of the PKK especially those aged over 50 years from Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency have not been able to understand government policies related to prevention of Corona Virus transmission. This community service activity aims to increase PKK members' understanding of the spread of the virus on an international scale, government policy and train to use smartphone wisely so that they can sort out information correctly. Method that used in this activity are socialization and training. This activity went well and according to the plan. PKK members experienced positive changes, which increasingly understood and obeyed government policies in the form of regulations and wiser in using smartphone.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM KEPEMIMPINAN RETNO MARSUDI (STUDI KASUS KONFLIK ROHINGYA 2016-2019) Arifa Ichwani Putri; Setyasih Harini; Hasna Wijayati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 11, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v11i3.2551

Abstract

In 2014, Retno Marsudi was elected as Indonesia's first female Foreign Minister. During her leadership period, acts of violence against the Rohingya escalated in 2016 and 2017. The Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, carried out her foreign policy to deal with the Rohingya problem. This study discusses Indonesia's foreign policy during 2016-2019 under Retno Marsudi's leadership. To answer Indonesia's foreign policy, the author uses decision-making theory that analyzes policy formulation to determine the direction of foreign policy as the basis for implementing Indonesia's foreign policy. The theory of women's political leadership is used to analyze the characteristics of Retno Marsudi's leadership in carrying out her foreign policy. The method used is a qualitative research method using sources of data and documents from official sources, books or journal articles, official websites, and credible and trusted online news sites. The results of this study found that Indonesia's foreign policy was carried out based on the Preamble to the 1945 Indonesian Constitution and the second principle of Pancasila which resulted in the direction of foreign policy by using a soft power base approach. Meanwhile, when carrying out her foreign policy as Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Retno Marsudi demonstrated a transformational leadership style that was identical to the characteristics of women's leadership.Pada tahun 2014, Retno Marsudi terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia perempuan pertama. Dalam periode kepemimpinannya, aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya mengalami eskalasi di tahun 2016 dan 2017. Menteri luar negeri Retno Marsudi melaksanakan politik luar negerinya untuk menghadapi permasalahan Rohingya. Penelitian ini membahas politik luar negeri yang dilakukan Indonesia selama tahun 2016-2019 dalam kepemimpinan Retno Marsudi. Untuk menjawab kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan yang menganalisis perumusan kebijakan untuk menentukan arah kebijakan luar negeri sebagai landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kemudian teori kepemimpinan politik perempuan digunakan untuk menganalisis karakteristik kepemimpinan Retno Marsudi dalam menjalankan politik luar negerinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data-data dan dokumen dari sumber resmi, buku atau jurnal artikel, website resmi, dan situs berita online yang kredibel dan terpercaya. Hasil penelitan ini ditemukan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan berlandaskan Pembukaan UUD Indonesia 1945 dan sila kedua Pancasila yang menghasilkan arah kebijakan luar negeri dengan pendekatan menggunakan basis kekuatan soft power. Sementara saat menjalankan politik luar negerinya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional yang identik dengan karakteristik kepemimpinan perempuan.