Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Operational permits and brandings of savings and loan cooperatives and sharia financing (KSPPS) in legal validity perspective Anjar Kususiyanah; Soleh Hasan Wahid; Wahyu Saputra
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v21i1.59-78

Abstract

This article described the legal validity of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing (KSPPS) in East Java Region, especially regarding operational permits and their brandings. Most of them have KSPPS operational permits but in their operations use Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) brand. Meanwhile, based on Chapter 2 Article 2 Point 7 of the Regulation the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) Number: 11/PER/M.KUKM/XII/2017, it is mandatory for every cooperative branch office and service network to display the cooperative identity either the name or logo, and not the BMT brand. The problem in this study was discussed using legal validity theory from philosophical, juridical and sociologicaldimensions. This was a qualitative research with a sociological, juridical, philosophical approach. Data collection techniques were divided into two, namely literature study to explore legal documents as data to review philosophical and juridical aspects and field studies to explore information from KSSPS in East Java to analyze the sociological aspects of the validity of the Regulation. The findings of the research were: the legal validity of the Ministerial Regulation Number: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 from a philosophical point of view is not in line with the legal ideals of cooperatives in Indonesia. While from a juridical side, there is a legal vacuum. In addition, from a sociological dimension, it has not run perfectly due to non-optimal socialization from policy makers.
PERAN SUAMI ISTRI DALAM MEGELOLA KEUANGAN KELUARGA MANTAN BURUH MIGRAN DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO Anjar Kususiyanah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2023

Abstract

Artikel ini mengekplorasi tentang peran antara suami istri mantan buruh migrant yang berada di wilayah ponorogo dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Karena wilayah ponorogo merupakan penyumbang tertinggi buruh migrant dan penyumbang angka tertinggi dalam hal perceraian yang di latar belakangi faktor ekonomi. Kondisi anggota keluarga dapat mempengaruhi peran dalam sebuah keluarga, peran suami istri didasarkan pada kewajiban masing-masing, adapun untuk mengatur tanggung jawab antara suami istri merupakan hal yang lazim dilakukan agar kehidupan berkeluarga menjadi harmonis dan terarah. Secara garis besar, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, demikian bentuk konkrit dalam setiap keluarga peran suami istri berbeda, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh keduanya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peran buruh migrant dalam mengatur keuangan keluarga. Ketika mantan keluarga buruh migrant menyadari dan menjalankan peran sesuai dengan pola keluarga yang dipilih maka keluarga akan berjalan secara harmonis. Akan tetapi yang membedakan beberapa informan yang terkait penegelolaan keuangan keluarga adalah: Pertama, Planing; keluarga yang harmonis adalah keluarga buruh migrant yang memiliki rencana pemanfaatan hasil kerja sebagai buruh migrant untuk keperluan produktif. Kedua, actuating; keluarga yang harmonis adalah keluarga buruh migrant yang mengalokasikan hasil kerja sesuai dengan planing yang sudah di buat. Ketiga, Controling; Keluarga yang harmonis adalah keluarga buruh migrant yang sama-sama memiliki control dalam mengelola penghasilan kerja sesuai dengan porsi yang ditentukan saat penentuan pola keluarga.