<![CDATA[Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan pelanggaran tata tertib bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib hukuman disiplin. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud yuridis sosiologis yaitu digunakan untuk mengkaji yang lebih menekankan pada aspek-aspek hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta mengaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran sanksi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang mengalami kendala yaitu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Tahanan, Efektif Hukuman Disiplinnya menunggu putusan Pengadilan, setelah menjadi Narapidana baru bisa Hukuman Disiplinnya dilaksanakan.Kata Kunci : Tata Tertib, Lembaga Pemasyarakatan]]>
