Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan
Joko Tri Haryanto
Ministry of Finance
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis of Mitigation Performance Budget in Transportation Sector in Yogyakarta Province Joko Tri Haryanto
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/10.21787/mp.1.3.2017.165-176

Abstract

Yogyakarta province is one of the regions with growing concerns towards increasing carbon emission from growing private transportation usage. In response, the provincial government enacted Local Mitigation Plan by the Governor Regulation Number 51 Year 2012, in accordance with the Presidential Decree No. 61 Year 2011 on National Mitigation Plan for Reducing Glass House Gas (GHG) Emission. The plan places energy and transport sector as top priority programs that should be controlled and regulated by the local government. This paper examines the implementation of the plan by looking at the derivation of the local mitigation planning into government budgeting. It employs project sustainability analysis to elaborate the presence of factors affecting the application of the plan into government programs. The study reveals that in general, the government programs reported in the strategic and performance indicators on Government Performance Report (LAKIP) in transportation sector are in accordance with the local mitigation plan. Almost 80% from 25 core activities in the Local Mitigation Plan, can be described in each of the strategic objectives and performance indicators LAKIP. Only five core activities can not be translated into strategic objectives and performance indicators on LAKIP. Meanwhile, for supporting documents, approximately 52% has occurred compatibility between Local Mitigation Plan document with strategic goals and performance indicators in LAKIP. However, it is necessary for the government to make adjustments in a number of activities to improve the quality of planning as well as optimize the effectiveness of the budget.
Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran Joko Tri Haryanto
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v8i2.821

Abstract

Pemetaan kemampuan keuangan daerah sangat penting untuk melihat tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam beberapa kasus, rendahnya kemandirian daerah, selain disebabkan oleh lemahnya penerimaan PAD juga disebabkan oleh beban pengelolaan belanja APBD yang besar. Di sisi lain, kondisi daerah di Indonesia sangat bervariasi. Beberapa daerah merupakan penghasil SDA dan beberapa lainnya tergolong non-SDA namun memiliki basis pajak yang besar. Sementara sebagian besar daerah lainnya justru tidak memiliki kekayaan apapun. Dengan kondisi yang sangat bervariasi tersebut, tentu dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif dalam pengambilan kebijakan secara nasional dengan tetap memerhatikan karakteristik masing-masing daerah. Sayangnya, penelitian dengan mendasarkan karakteristik daerah tersebut belum banyak dilakukan. Untuk itulah di tahap awal, kajian ini memfokuskan analisis pada perbandingan daerah penghasil SDA dan non-SDA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuadran dengan pendekatan analisis share dan growth dari masing-masing daerah. Dari hasil analisis share, disimpulkan bahwa daerah penghasil SDA memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan daerah non-SDA. Sebaliknya dari analisis growth, daerah non-SDA memiliki nilai lebih besar dibandingkan daerah penghasil SDA. Dari analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk di kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk di kuadran II, sementara keseluruhan daerah penghasil SDA masuk di kuadran III minus Kabupaten Indragiri Hilir. Di dalam kuadran IV, dari seluruh lokus penelitian hanya ada Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah wajib memfokuskan kebijakan Transfer ke Daerah kepada daerah-daerah yang berada kuadran IV sehingga ke depannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik. 
Co-Authors