Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.186
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Progressive Law and Legal Studies Pancasila International Journal of Applied Social Science
Abshoril Fithry
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search
Journal : Jurnal Jendela Hukum

 1   2 
PENGARUH UJARAN KEBENCIAN TERHADAP ELEKTABILITAS PASANGAN CALON PRESIDEN 2019 Abshoril Fithry
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i2.1069

Abstract

Media sosial dijadikan media untuk saling menjatuhkan lawan, saling serang di twitter, saling sindir berujung pada saling lapor tanpa paham isi dari UU ITE itu sendiri. Hal inilah yang nantinya bisa merusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Status yang di tulis di media sosial yang semula digunakan untuk curhat (curahan hati) bahkan utk mengemukakan pendapat saring kali dijadikan oleh oknum-oknum tertentu agar dapat dilaporkan kepada penyidik, padahal hak setiap manusia untuk bebas berpendapat diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 28 dan 28E. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial? Bagaimana pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas serta Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, seperti untuk Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial? Bagaimana pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019? selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah satu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian tidak lepas dari metodologi yang digunakan yang meliputi 4 aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan-bahan hukum dan Teknik Analisis bahan hukum.
PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH Abshoril Fithry; Sjaifurrachman Sjaifurrachman
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i1.1327

Abstract

Monopoli perdagangan mulai dipraktekkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak di perbolehkan. Bahkan merambah pada dunia sekolah. Anak peserta didik baru di wajibkan untuk membeli baju seragam/sekolah yang biasanya di kelola oleh koperasi atau bahkan pihak sekolah bekerja sama dengan penjahit-penjahit lain agar nantinya ketika masuk ke sekolah tersebut, pihak sekolah mengkoordinir pembelian baju seragam tersebut. Praktek tersebut hampir setiap tahun dilakukan oleh pihak-pihak sekolah sehingga ketika nantinya barang yang dipakai sudah mulai rusak maka para wali murid akan kesulitan dalam mencari penggantinya dan harus memesan kembali pada pihak sekolah atau pada penjahit yang sudah bekerjasama dengan pihak sekolah tersebut. Permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana bentuk monopoli yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penjualan seragam sekolah? serta Bagaimana tanggung jawab pihak sekolah yang sekolahnya terdapat praktek monopoli tersebut. Tujuan penelitian yang kami buat adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bentuk praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak sekolah serta tanggung jawab pihak sekolah yang melakukan praktek monopoli tersebut.Metode pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam aturan yang sekiranya relevan terhadap penelitian yang kami angkat. Metode yang kami pakai adalah metode yang terarah dan sistematis sehingga dapat mengembangkan serta menguji kebenaran suatu karya ilmiah yang menggunakan empat aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Tehnik pengumpulan bahan hukum serta Tehnil analisis bahan hukum
PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS Sjaifurrachman Sjaifurrachman; Abshoril Fithry
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i1.1335

Abstract

Notaris yang juga sebagai pejabat umum pembuat akta otentik perlu di awasi dan dilakukan pemeriksaan yang berkala agar nantinya perilaku notaris diharapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan baik oleh Peraturan Perundang-undangan, peraturan Menteri bahkan perilaku notaries yang sesuai dengan Kode Etik Notaris itu sendiri. Tujuan penelitian adalah Setiap dari penelitian pasti ada yang namanya tujuan penelitian, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk menderkripsikan dan menganalis syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, susunan organisasi, tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris serta pelaksanaan tugas dan wewenang majelis pengawas Notaris serta tata cara penjatuhan sanksi terhadap Notaris Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat diantaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 + Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja Majelis Pengawas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris, Surat Edaran Nomor 108/X/18/18 tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris, Perubahan Kode etik Notaris, Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) Majelis Pengawas Notaris.
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF Abshoril Fithry; Moh. Anwar
Jurnal Jendela Hukum Vol 6 No 1 (2019): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i1.1546

Abstract

Razia, adalah momok bagi para pengguna jalan baik sepeda motor maupun mobil. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa banyak sekali para pengguna kendaraan yang takut ketika melihat adanya operasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Bahkan banyak sekali terlihat ketika diadakan operasi di jalan, banyak para pengguna kendaraan terutama kendaraan roda dua yang langsung berbalik arah. Hal ini bisa saja menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak kejadian yang terjadi di Kabupaten Sumenep ketika para anggota Kepolisian Lalu Lintas sedang melakukan Razia atau Operasi Kendaraan Bermotor tidak memperdulikan apa yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 yaitu pasal 13-14 serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 15 (ayat) 1-3, yang mengharuskan ada tanda razia seperti plang pemeriksaan yang seharusnya dipasang 100 m sebelum lokasi razia, prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor (RAZIA) yang dilakukan di jalan oleh Polantas menurut hukum positif dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat diantaranya adalah undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK MILIK YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sjaifurrachman Sjaifurrachman; Abshoril Fithry
Jurnal Jendela Hukum Vol 6 No 2 (2019): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v6i2.1560

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme dalam Pelepasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mekanisme yang dituangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berbeda dengan mekanisme yang di atur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata mekanisme dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan mekanisme yang diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut. Dari uraian latar belakang diatas maka Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah jika terjadi sengketa dalam pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah jika terjadi sengketa dalam pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum.
KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN APABILA TERJADI EKSEKUSI DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI Sjaifurrachman Sjaifurrachman; Abshoril Fithry
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 1 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i1.1564

Abstract

Orang melakukan perikatan dengan yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter (penukaran barang dengan barang), lalu berubah menjadi penukaran barang dengan uang barang dan kemudian berganti menjadi barang dengan uang. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL AKIBAT PENYEWA YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK Elmanzah, Fajar; Sugiarti, Yayuk; Fithry, Abshoril
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 2 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i2.2970

Abstract

The reason behind this research is the delay in returning the rental car that is not in accordance with the agreed time limit in the practice of car leasing. This research examines the problem of how legal protection for owner of car rental business and legal consequences for each party in the event of default on a car rental agreement based on Indonesian Civil Code. The research method used by the author to complete the thesis is the normative juridical legal research method, namely analyzing a problem based on laws and regulations and conducting literature studies such as book literature and other documents. The result of this research is to know that civil law protects the rights of entrepreneur who are harmed by renter based on the strength of the lease agreement in article 1320 and article 1338 of the Civil Code. Renters are also protected by law regarding their right to be free from liability due to force majeure based on articles 1244 and 1245 of Indonesian Civil Code. It can be concluded that business actors and renter must understand their respective responsibilities and rights and obligations based on existing legal rules based on the principle of good faith.
PENGGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Putra, Dery Irawan Aditya; Zeinudin, Moh.; Fithry, Abshoril
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 2 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i2.2978

Abstract

Result observationaling to point out 1. FIFA'S order and also PSSI was clear about sharp weapon purpose and Lachrymator may not be brought in evenless is utilized at deep stadium and also stadium outboard, that thing most decants deep section 19b. " No. fire arms or crowd control gases shall be carried or used (May not take in or utilizes firearm or lachrymator),", 2. forbidden FIFA order marks sense lachrymator, therefore law accountability did by football chairman or at so-called Indonesia with PSSI and Panita Is Executor or Panpel. But, since at oft lachrymator purpose Indonesia did by agency, therefore agency is mustinya even do law accountability as it were has already been brought together deep Section 13 Kapolri's regulations Number 1 Years 2009. FIFA'S conclusion and PSSI was clear forbidden deep water gas purpose because will trouble eye health stops the show.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM TAHAP PENYIDIKAN Rudiyanto, Rudiyanto; Zeinudin, Moh.; Fithry, Abshoril
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 2 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i2.2979

Abstract

The crime of detention can be resolved using the principles of Restorative Justice. Looking at the discussions above, it is clear that according to the legal rules restorative justice can be applied in criminal acts of detention as in Article 480 and Article 482 of the Criminal Code.
PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL YANG DITIRU OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Wahedani, Ahmad; Sugiarti, Yayuk; Fithry, Abshoril
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 2 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i2.2981

Abstract

The large level of consumption that makes other industries take advantage of well-known brands to gain profits and make famous brands by imitating or counterfeiting these brands. The circulation of counterfeit or imitation goods (hereinafter referred to as KW) has been widely circulating in the market, the widespread circulation of counterfeit goods has made many parties uneasy. The act that causes this loss is an act of violation of the mark. One of the main issues that can be put forward is what is the responsibility for business actors who imitate well-known brands and how is the legal protection for owners of well-known brands that are imitated. The objectives to be achieved are to find out and analyze the responsibility for business actors who imitate well-known brands and also to find out and analyze how the legal protection for owners of famous brands that are imitated is. The research method used in this thesis research is Normative Jurisdiction. The research method used aims to complete this thesis research. This type of research is normative, namely the type of research that emphasizes the applicable laws and regulations. Responsibilities for business actors who imitate well-known marks in the form of civil law can be sued for compensation because it is an unlawful act to use trademark rights without obtaining prior approval and permission from the owner/holder of the rights to the registered mark. In criminal sanctions according to the provisions of Article 100-102 Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications by trading counterfeit goods using well-known brands.
Co-Authors ., Sjaufurrachman Ababil, Maulana Rouf Amin, Aidi Amir, Tolak Chushairi, Slamet Mahfud Drajat, M. Raofikin Elmanzah, Fajar Erfandi Erfandi, Erfandi Hajar, Ahmad Halimah, Syahnaz Ibadhillah, Dwi Imam Rofiqi Moh. Anwar Moh. Zeinudin Putra, Dery Irawan Aditya Putri, Safina Dwita Rudiyanto Rudiyanto, Rudiyanto Sembiring, Rinawati Sjaifurrachman Sjaifurrachman Wahedani, Ahmad Yayuk Sugiarti