<![CDATA[Persoalan landsubsidence atau penurunan muka tanah hampir pasti terjadi di kotakota pesisir tak terkecuali di Semarang khususnya di Tambaklorok, Tanjung Emas. Melihat persoalan ini, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merancang dan membangun prototipe teknologi apung berupa Balai pertemuan apung yang mempunyai dua lantai, yang memiliki dua tahapan yaitu konstruksi dan manajemen transisi. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen transisi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di lokasi yaitu Pemerintah Kota Semarang maupun Kelurahan Tanjung Emas serta aspek legal bangunan apung. Studi ini menggunakan lima variabel yaitu sponsor, organisasi, komunikasi, pelatihan serta manajemen dan monitoring, untuk legal menggunakan pendekatan eksplorasi komparasi studi kasus dalam dan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif-kualitatif dengan metode olah analisis data menggunakan content analysis. Hasil studi menunjukkan bahwa peran pemerintah menjadi faktor utama. Ketegasan dan kesepakatan pemerintah dari tingkat lokal seperti RT/RW sampai pusat seperti pemerintah kabupaten/provinsi menjadi hal utama yang perlu dipegang teguh. Faktor lain yang juga penting dalam penyelenggaraan program di Tambak Lorok adalah tahapan sosialisasi, dimana sosialisasi program harus dilakukan bertahap dari pemerintah lokal (kelurahan) kemudian dilanjutkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh didampingi oleh RT/RW.]]>
